Antisipasi Konflik Pilkada, Jokowi Minta Daerah Rawan Diawasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Intelijen Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi daerah rawan jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang. Deteksi dini diminta untuk dilakukan agar konflik pilkada bisa dicegah.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,tahapan pilkada diarapkan Presiden jadi gambaran potensi konflik. Harus diakui ada beberapa daerah yang potensi konfliknya justru di luar dugaan berkaca dari tahapan pilkada lalu.

Lihat juga: Serukan Politik Moral, Gereja Dukung Pilkada Serentak

Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo telah menyiapkan personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan pilkada serentak bulan depan. Apel pasukan hingga di tingkat kecamatan sudah dilakukan.

"Pada prinsipnya KPU (Komisi Pemilihan Umum), Panwas (Panitia Pengawas), Kemendagri dan seluruh yang terlibat dalam keamanan siap untuk melaksanakan pilkada serentak," kata Tjahjo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan kemarin.

Tak hanya itu, Tjahjo menyebutkan, mulai Rabu (4/11) esok, tim yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Pengawas Pemilu Muhammad akan datang untuk memantau tiga daerah.

Tiga daerah yang dinilai rawan tersebut adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Kota Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mereka juga akan meninjau sejumlah daerah yang diindikasikan masih ada potensi-potensi menimbulkan konflik pada saat penghitungan suara atau penetapan suara.

Lihat juga: Pemerintah Yakin Siap Gelar Pilkada Serentak

"Misalnya kemungkinan yang dalam proses evaluasi dari KPU ini ditemukan calon yang mungkin ijazah palsu, kemudian yang masih bebas bersyarat masih ada satu atau dua, yang rekomendasi dari partainya diduga palsu. Itu memang terus dideteksi, jangan sampai nanti pada saat penetapan calon terpilih justru menimbulkan konflik kalau ada pengaduan-pengaduan," kata Tjahajo.

Tjahjo mengaku terus meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk mempercepat proses klarifikasi. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh calon, termasuk calon independen, agar terbuka dan jujur supaya tidak melanggar peraturan dan pilkada mampu berjalan secara demokratis. (sur)