Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim menyatakan wacana reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini, tidak menjadi suatu kebutuhan. Pasalnya, kinerja kabinet dinilainya masih cukup baik.
Namun, Gaffar menilai adapun wacana reshuffle yang berhembus, lebih untuk mengakomodasi kekuatan politik yang menunggu jatah giliran untuk masuk ke dalam kabinet.
"Kalaupun ada kebutuhan reshuffle, itu lebih karena ada kekuatan politik yang menunggu giliran dapat jatah di kabinet," ujar Gaffar kepada CNN Indonesia, Rabu (4/11).
Partai Amanat Nasional (PAN) yang diisukan santer masuk ke dalam kabinet pemerintahan, dinilai Gaffar lebih kepada pertimbangan untuk menstabilisasi kekuatan politik yang ada di pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, siapapun yang masuk kabinet dari PAN, dia harus memiliki akses dan power yang cukup besar di DPR, agar eksekutif bisa lebih lancar bekerja," kata Gaffar.
Adapun kecenderungan kader PAN dari parlemen, Gaffar menilai Hanafi Rais merupakan sosok yang lebih tepat dibandingkan kader lain seperti Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
"Kalau saya jadi Jokowi, saya pilih Hanafi Rais. Saya rasa faktor Amien Rais dan keluarganya, masih sangat menentukan di PAN untuk menjadi penyangga pemerintahan," ujar Gaffar.
Menurutnya, hal ini juga berkaitan dengan Amien Rais yang masih memiliki peran sentral dan kekuatan cukup besar di tubuh PAN. Dalam arti lain, menurut Gaffar, ketika Hanafi Rais masuk ke jajaran menteri, Presiden Jokowi telah memegang kekuatan Amien Rais.
Beberapa waktu yang lalu, Amien Rais sempat bertandang ke parlemen untuk menemui Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan putranya Hanafi Rais.
Namun, dalam pertemuan tersebut Hanafi Rais menolak disebut membicarakan reshuffle. Dia menjelaskan pertemuan itu dalam rangka pembicaraan keluarga.
Hanafi juga mengaku tidak antusias membahas jatah kursi yang didapat partainya dalam reshuffle jilid II yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat. Hanafi mengaku partainya masih belum mengajukan nama ke Presiden Jokowi.
"Tidak ada. Kalau ada omongan internal. Saya juga tidak antusias soal itu," ucap Hanafi di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/10).
Hanafi berpendapat tidak etis membahas reshuffle hari-hari ini. Menurutnya "pembagian kekuasaan" dapat mengganggu para menteri yang saat ini tengah bekerja, terutama dalam mengatasi bencana kabut asap yang masih terjadi di Indonesia.
(bag)