Fadel Isyaratkan Golkar Masih Betah Jadi Oposisi

Aulia Bintang | CNN Indonesia
Senin, 09 Nov 2015 14:56 WIB
Dikabarkan berpeluang mengisi kursi menteri bersama PAN, Golkar membantah akan dengan senang hati menerima pinangan Jokowi-JK. Mereka masih betah jadi oposisi.
Pimpinan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad dan Idrus Marham menyambangi gedung DPR untuk berikan pengarahan kepada anggota fraksi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Isu perombakan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla kembali berhembus. Partai Amanat Nasional dikabarkan berpeluang masuk ke kabinet. Namun sepertinya tidak bagi Partai Golkar yang memiliki trah sejarah segaris pemerintah.

Partai Golongan Karya sebagai salah satu partai yang tidak masuk dalam pemerintahan pun dikaitkan untuk masuk ke Kabinet Kerja. Namun, peluang kader Partai Golkar untuk masuk kabinet langsung dibantah oleh petinggi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.
"Apakah Golkar mau atau tidak, menurut ketua umum tidak ya, kita di luar (pemerintahan) dulu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Senin (9/11).

Meski menunjukkan penolakannya, Fadel mengungkap bahwa penolakan tersebut sifatnya tetap sementara. Dia memberikan kode bahwa tidak akan ada yang mengetahui perkembangan politik dalam satu atau dua tahun ke depan.
"Kita tidak tahu di 2017 atau 2018 bagaimana, perkembangannya nanti bagaimana," kata Fadel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadel hanya memastikan bahwa hingga detik ini belum ada satupun tawaran yang masuk ke Aburizal Bakrie untuk kader Golkar bisa masuk ke kabinet. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Fadel kepada Aburizal Bakrie.

Terkait dengan isu perombakan sendiri kabinet Fadel memilih untuk tidak berkomentar. Menurutnya posisi Partai Golkar yang di luar pemerintahan membuat mereka tak bisa berkomentar lebih banyak.
"Kami kan di luar pemerintah, jadi biarkan itu dievaluasi oleh Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Itu hak prerogatif mereka," kata Ketua Komisi XI DPR RI tersebut. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER