Tudingan Said dianggap Fadli Zon Manuver Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencium aroma politis di balik tudingan Menteri ESDM yang menyebut Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo guna melobi permintaan jatah saham PT Freeport Indonesia.

Pasalnya, Fadli tidak yakin koleganya di parlemen itu melakukan lobi dengan mengatasnamakan persona yang menjadi simbol negara. Terlebih, kata dia, Novanto sendiri telah berulang kali menegaskan bantahannya.

Lihat juga: Kontroversi Ketua DPR Setya Novanto

"Menurut saya ini lebih banyak manuver politiknya. SS kan lebih sering menguntungkan Freeport. Padahal undang-undang mengatakan tidak boleh ekspor jika belum ada smelter. Dia ini menurut saya yang banyak memberikan fasilitas untuk Freeport. Tentu ini bagian dari manuver," ujar Fadli saat dihubungi Selasa (17/11).

Kalaupun Mahkamah Kehormatan Dewan punya niatan untuk menindaklanjuti laporan Said, kata Fadli, Novanto dalam hal ini perlu terlebih dulu mempelajari apa yang menjadi dasar pokok materi dan sejauh mana kelengkapan bukti dapat menunjang tuduhan Said.

"Kalau benar yang dilaporkan itu Novanto, menurut saya Pak Novanto tentu harus menjawab," kata Fadli.

Lihat juga: Kisruh Calo Kontrak Karya Memanas, Freeport Beri Klarifikasi

Terlepas dari bukti transkipsi materi percakapan yang kadung tersebar ke ranah publik, Fadli menilai bukti transkip dari rekaman itu masih belum kuat untuk dijadikan sebagai rujukan. Fadli pun berharap publik tidak terburu-buru menyimpulkan asumsi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Saya kira bukti itu masih sangat mentah. Bisa saja rekaman itu direkayasa. Bisa saja itu bukan suara pak Novanto," kata Fadli.

Di kesempatan berbeda, Setya Novanto kembali berkelit dari tudingan telah mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk meminta jatah saham PT Freeport Indonesia sebagaimana dituduhkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Lihat juga: Media Jepang Sebut Setya Novanto Ikut Lobi Pembelian Pesawat

Menurut Novanto, Presiden Jokowi maupun Wapres Jusuf Kalla merupakan simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga tidak mungkin dirinya mencatut nama demi kepentingan bisnis.

"Kami tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan," kata Novanto di Gedung DPR, Selasa (17/11). (pit)