PDIP Rumuskan Lima Nama Jagoan Calon Pimpinan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan pihaknya tengah mengkaji lima nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijagokan. Lima nama dipilih dari total 10 orang calon yang disodorkan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK.

"Pilihan PDIP masih didalami. Nanti didalami lima nama dari 10 nama yang oke," kata Masinton di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurutnya, calon pimpinan komisi antirasuah yang baru harus memiliki integritas dan keberanian untuk membongkar kartel korupsi besar. Para komisioner terpilih akan menjabat mulai Desember 2015 nanti hingga 2019.

Lihat juga: Cecar Pansel Capim KPK, DPR Tunda Rapat

Masinton melanjutkan, berdasarkan UU KPK, DPR wajib memilih lima nama untuk mengisi jabatan pimpinan komisi antirasuah, usai menghelat uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga kini DPR belum menentukan waktu untuk melangsungkan tes seleksi tersebut.

"Ini masih berproses di Komisi III. kemarin sudah memanggil pansel (panitia seleksi) dan nanti malam dilanjutkan dengan pertemuan komisi III dengan tim pansel," ucapnya.

Lihat juga: Persyaratan Lengkap, Pansel Pimpinan KPK Siap Datangi DPR

Sebelumnya, Ketua Komisi III Aziz Syamsudin menyatakan jadwal uji kelayakan Capim KPK belum diputuskan lantaran masih ada sejumlah tahap yang perlu terlebih dulu dilewati. "Kita akan melihat apakah persyaratan-persyaratan itu bisa ditindaklanjuti dalam fit and proper test atau bagaimana pandangan anggota dewan dalam pleno komisi," ujar Aziz di Gedung DPR, Selasa (17/11).

Lihat juga: Komisi Hukum Belum Kantongi Jadwal Uji Kelayakan Capim KPK

Dari tahap seleksi yang digelar pada tahun 2015, pansel mengantongi delapan nama. Mereka adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Thony Saut Situmorang, Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Candra, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata, Purnawirawan Polri Basaria Panjaitan, serta Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Ada pula Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif. Sedangkan seleksi pada tahun sebelumnya menghasilkan dua nama yakni pakar hukum Roby Arya Brata dan mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas. (bag)