Polri Perketat Pengamanan di Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan pihaknya telah melakukan penebalan pengamanan di beberapa daerah yang dianggap berpotensi muncul konflik saat pilkada serentak berlangsung.

"Semua sudah ada penebalan pengamanan dari Mabes Polri sebanyak 2.500 untuk back up daerah yang rawan. Semoga dengan kesiapan penyelenggara dan polisi, TNI bisa berjalan dengan aman," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/12).

Pilihan Redaksi Tokoh Lintas Agama Wajibkan Umat Ikut Pilkada Menteri Yuddy: Sanksi Menanti PNS yang Nekat Ikut Pilkada Pelaku Pasar Modal Tanggapi Santai Pilkada 2015 Polda: Belum Ada Permintaan Pengamanan Pilkada Poso

Badrodin menyebutkan, daerah yang dianggap rawan terjadi kericuhan di antaranya adalah Sumatra Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Kemungkinan ancaman yang berdampak konflik, papar Badrodin, biasanya terkait dengan ketidakpuasan dan penyimpangan atau perbuatan curang. Menurutnya, ancaman seperti itu tidak bisa dikesampingkan, karena akan tetap ada. Untuk itu, ucapnya, kepolisian bersama Badan Intelijen Negara (BIN) telah meningkatkan kewaspadaan.

"Sejak kemarin tanggal 7 Desember sudah kami lakukan Siaga I, sehingga dua per tiga (sekitar 300 ribu personel) kekuatan Polri bisa dikerahkan," katanya.

Badrodin berpandangan, persiapan pilkada serentak sudah hampir sempurna, termasuk logistik yang sudah siap didistribusikan. "Sudah saya cek ke seluruh Polda, sudah siap didistribusikan. Tapi masih ada satu daerah di Kalimantan Tengah yang tertunda, karena hasil PTUN yang awalnya dua menjadi tiga calon. Harus dicetak surat suaranya jadi diundur beberapa hari," ujarnya.

Ia pun berharap agar masyarakat bisa mengawasi proses agar pilkada serentak bisa berjalan secara berkualitas dan bermartabat.

Seperti diketahui, pilkada serentak pertama kali di Indonesia akan mulai dihelat pada 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten akan menyelenggarakan memilih siapa yang pantas menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing. (obs)