Pakar: Tak Ada Yang Layak Bicara Reshuffle Kecuali Jokowi
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Selasa, 29 Des 2015 09:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana perombakan menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengemuka dan ditanggapi beberapa menteri, termasuk orang-orang yang berada di lingkaran Istana.
Pakar politik Charta Politika Yunarto Wijaya menganggap komentar apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang selain berasal dari mulut Presiden Joko Widodo, tidak bisa menjadi rujukan. Pasalnya, semua hal menyangkut perombakan kabinet adalah hak penuh Presiden.
"Presiden mau lakukan perombakan tiap hari ya tidak masalah," kata Yunarto kepada CNN Indonesia, Senin (28/12).
Menteri yang sering berkomentar soal perombakan kabinet sekali pun, ujar Yunarto, tidak akan mengetahui aman tidaknya jabatan yang dipercayakan Presiden. Bahkan Yunarto heran, ada pihak-pihak yang sampai menyebut nama, siapa-siapa saja yang bakal didepak dari Kabinet Kerja.
"Misalnya Rizal Ramli sering komentar soal rombak kabinet. Saya coba tanya apakah posisi Rizal aman? Belum tentu. Jadi kalau soal rombak kabinet, yang bisa dipercaya itu hanya dari Presiden," kata Yunarto.
Meski demikian, ujarnya, ada beberapa indikator objektif yang pasti bakal diambil oleh Presiden Jokowi. Misalnya indikator profesional menyangkut struktur organisasi kementerian, rencana strategis, serapan anggaran, program prioritas kementerian, dan hubungan komunikasi antara sesama kabinet kerja dan kementerian terhadap publik.
Sementara faktor subjektif, lanjut Yunarto, adalah soal kompromi politik dalam kabinet. Mau tidak mau, suka tidak suka, Kabinet Kerja suatu bentuk yang politis. Semisal kegaduhan politik belum juga usai, hal itu bisa jadi pertimbangan Jokowi mengambil langkah menggeser menterinya.
"Masih gaduhlah ini. Ada soal papa minta saham, ribut di internal Golkar, sampai kasus Pelindo II. Logikanya dua aspek ini: profesional dan politik harus diperhitungkan," kata Yunarto.
Namun kemudian, faktor yang paling menentukan adalah penilaian subjektif seorang Jokowi terhadap menteri-menterinya. "Ini yang kemudian membuat menteri-menteri dan orang di sekitar presiden tidak bisa bicara soal rombak kabinet. Ini benar-benar subjektifitas Jokowi sebagai atasan."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberikan sinyal adanya perombakan atau reshuffle kabinet jilid II yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Menurut Rizal, mulai membaiknya perekonomian bisa jadi indikasi yang baik untuk melakukan bongkar pasang kabinet.
"Perekonomian pelan-pelan merosot dan akhirnya sudah mulai baik walaupun masih pelan. Momentum balik arah jadi momentum putar balik. Reshuffle mudah-mudahan dilakukan," kata Rizal Ramli.
Namun Rizal enggan membeberkan siapa-siapa saja kemungkinan yang akan menjadi pembantu baru Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan empat tahun ke depan.
"Sepenuhnya prerogatif presiden," kata dia.
Politikus Partai Hanura Dadang Rusdiana memperkirakan perombakan Kabinet Kerja jilid dua akan dilakukan akhir Januari 2016. Menurutnya, Presiden Jokowi telah memberikan sinyal ke partai pendukung pemerintahan.
Tahun 2016, kata Dadang, harus menjadi tahun yang lebih baik dan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mesti bekerja dengan kecepatan penuh.
Pada tahun 2015, ujar Dadang, ada sejumlah faktor yang menghambat jalannya pemerintahan seperti kinerja menteri yang relatif tidak baik hingga buruknya komunikasi di lingkar pemerintahan yang menyebabkan kegaduhan.
(pit)
Pakar politik Charta Politika Yunarto Wijaya menganggap komentar apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang selain berasal dari mulut Presiden Joko Widodo, tidak bisa menjadi rujukan. Pasalnya, semua hal menyangkut perombakan kabinet adalah hak penuh Presiden.
"Presiden mau lakukan perombakan tiap hari ya tidak masalah," kata Yunarto kepada CNN Indonesia, Senin (28/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, ujarnya, ada beberapa indikator objektif yang pasti bakal diambil oleh Presiden Jokowi. Misalnya indikator profesional menyangkut struktur organisasi kementerian, rencana strategis, serapan anggaran, program prioritas kementerian, dan hubungan komunikasi antara sesama kabinet kerja dan kementerian terhadap publik.
"Masih gaduhlah ini. Ada soal papa minta saham, ribut di internal Golkar, sampai kasus Pelindo II. Logikanya dua aspek ini: profesional dan politik harus diperhitungkan," kata Yunarto.
Namun kemudian, faktor yang paling menentukan adalah penilaian subjektif seorang Jokowi terhadap menteri-menterinya. "Ini yang kemudian membuat menteri-menteri dan orang di sekitar presiden tidak bisa bicara soal rombak kabinet. Ini benar-benar subjektifitas Jokowi sebagai atasan."
Lihat juga:Rizal Ramli: Mudah-mudahan Ada Reshuffle |
"Perekonomian pelan-pelan merosot dan akhirnya sudah mulai baik walaupun masih pelan. Momentum balik arah jadi momentum putar balik. Reshuffle mudah-mudahan dilakukan," kata Rizal Ramli.
Namun Rizal enggan membeberkan siapa-siapa saja kemungkinan yang akan menjadi pembantu baru Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan empat tahun ke depan.
"Sepenuhnya prerogatif presiden," kata dia.
Tahun 2016, kata Dadang, harus menjadi tahun yang lebih baik dan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mesti bekerja dengan kecepatan penuh.
Pada tahun 2015, ujar Dadang, ada sejumlah faktor yang menghambat jalannya pemerintahan seperti kinerja menteri yang relatif tidak baik hingga buruknya komunikasi di lingkar pemerintahan yang menyebabkan kegaduhan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK