Ketua MPR: Publikasi Penilaian Menteri Bikin Kegaduhan Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berpendapat, penilaian kinerja menteri sebaiknya tidak diumbar ke publik dan hanya untuk konsumsi internal. Sebab, dengan diumumkan ke publik, maka membuat kegaduhan baru.

"Sebaiknya menjadi konsumsi internal. Kalau dipublikasikan, membuat kegaduhan baru. Saya kira, silakan dilakukan penilaian tapi disampaikan dalam sidang kabinet," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/1).

Pasalnya, Zulkifli melihat publikasi penilaian Kementerian/Lembaga yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, akan menjadi pertanyaan dari partai pendukung pemerintah lainnya. Karena, Yuddy sendiri berasal dari Partai Hanura yang merupakan partai pendukung pemerintah.

Pilihan Redaksi Legislator Demokrat Sebut Menteri Yuddy Menambah Musuh Seskab: Hasil Evaluasi Kementerian Yuddy Bisa Jadi Tolak Ukur PDIP Umumkan Pengganti Puan Usai Reses DPR Irit Bicara, Jonan Ingin Perbaiki Kemenhub Secara Perlahan

Meski penilaian sudah sesuai dengan instruksi presiden dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja Kementerian/Lembaga, Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menuturkan, publikasi penilaian kinerja ini juga berpotensi menjadi ajang perdebatan terbuka antarpartai pendukung pemerintah yang memiliki kursi menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kok yang survei mendapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah? Tentu akan ada perdebatan seperti itu dan tidak baik karena perdebatannya terbuka," ujar Zulkifli.

Zulkifli mengaku, saat dirinya menjadi Menteri Kehutanan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, penilaian kinerja menteri selalu menjadi konsumsi internal dan hanya disampaikan dalam sidang kabinet sehingga perdebatan hanya dalam tataran internal kabinet.

"Saya lima tahun jadi menteri itu biasanya internal, kalau sidang kabinet disampaikan. Biasanya begitu dan tidak untuk dipublikasikan," ucap Zulkifli.

Sementara, menanggapi isu reshuffle dan masuknya PAN ke dalam Kabinet Kerja, Zulkifli menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak preogratif. Dia pun menegaskan bahwa pengurus yang sempat menyebut PAN dapat jatah dua menteri itu 'offside'.

"Jelas (offside) dan tanggal 29 Desember kemarin sudah diingatkan oleh partai," ujar Zulkifli.

Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi mengatakan evaluasi kementerian dan lembaga yang dilakukan kementeriannya akhir 2015 tidak terkait perombakan kabinet yang disebut-sebut bakal dilakukan Jokowi dalam waktu dekat.
 
"Kami tidak punya pretensi apapun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dengan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami adalah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah,” kata Yuddy.

Hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap sejumlah kementerian dan lembaga telah dirilis pertengahan Desember 2015, dan dapat diakses melalui laman resmi kementerian di menpan.go.id. (obs)