Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menegaskan tidak ada kewenangan dari lembaga di partainya yang dapat melakukan evaluasi terhadap kader. Hal itu dikatakannya dalam menanggapi kabar evaluasi dirinya dari pejabat PKS.
"Di PKS itu tidak ada lembaga yang disebut-sebut belakangan ini oleh beberapa orang itu mengevaluasi, yaitu Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO)," kata Fahri seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1).
Fahri mengatakan, dalam AD/ART partai tidak ada tugas BPDO untuk mengevaluasi. Sebab, BPDO hanya bertugas menerima laporan terkait perilaku kader dari masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi evaluasi tidak ada, tetapi kalau proses etik di dalam itu biasa," ucap Fahri.
Wakil Ketua DPR ini membantah hasil evaluasi tersebut dan menyayangkan hal itu keluar dari pejabat teras partai. Dia melihat hal ini sebagai bentuk gangguan terhadap kursi pimpinan parlemen yang dijabatnya.
"Jadi seolah-olah memang ada orang mulai agak gatal-gatal ingin ganggu saya, padahal tidak ada pintunya," imbuhnya.
Menurut Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih itu, selama ini di tubuh PKS tidak ada tradisi untuk mengungkapkan persoalan partai ke publik. Apalagi motifnya terlihat seperti perebutan kursi di parlemen. Meski Fahri sendiri tidak mengetahui motif dibalik evaluasinya.
"Itu kan ngomong-ngomong kayak gitu mengganggu. Kursi anggota di DPR kan ada 40 orang, kenapa iseng sama kursi saya? Kursi kan banyak, bawa dari rumah juga bisa. Banyak orang yang belum dewasa," ujar Fahri.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada beberapa kader partainya yang merasa terganggu atas sikap Wakil DPR Fahri Hamzah.
Sejumlah kader PKS itu menyampaikan aduan ke BPDO partai atas komentar Fahri yang dinilai cenderung membela mantan Ketua DPR Setya Novanto selama tersandung kasus 'Papa minta saham'.
"Sebagian kader mengatakan demikian (ada aduan untuk Fahri)," kata Mardani Ali Sera di Jakarta, kemarin.
Terkait aduan tersebut, Wasekjen PKS menjelaskan, akan dikaji lagi untuk selanjutnya ditanggapi partai. Dia juga menyebutkan, nantinya BPDO akan meminta keterangan dari Wakil Ketua DPR dari PKS itu.
"Kami harus dengar
both side. Mungkin Fahri punya alasan bela Novanto," katanya.
(obs)