Tolak Islah, Djan Faridz Desak Jokowi Sahkan Muktamar Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz dengan tegas menolak keinginan para sesepuh partainya untuk menggelar Muktamar Islah.

Untuk itu, ia mendesak pemerintahan Joko Widodo melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly segera mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpinnya.  

Lihat juga: Sesepuh PPP Dorong Muktamar Islah Guna Atasi Konflik Internal

Djan mengaku telah melapor kepada Jokowi mengenai keputusan Mahkamah Agung, baik soal pembatalan Surat Keputusan Menkumham maupun soal pengesahan Muktamar Jakarta.

"Dan Insya Allah sebelum tanggal 15 Januari, tapi kalo beliau tidak sibuk, kalau tidak ada aral melintang, Menkumham berjanji tanggal 15 akan mengeluarkan SK pengesahan Muktamar Jakarta," ujar Djan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/1).

Tak hanya itu, Djan pun mengaku telah secara pribadi menyampaikan surat dari sesepuh PPP Kyai Maimun Zubair (Mbah Maimun) untuk Presiden. Ia menyebutkan, surat tersebut berisi permohonan sang kyai kepada Presiden agar membantu mengesahkan dan menjelaskan kepada Menkumham sehingga mau mengeluarkan pengesahan Muktamar Jakarta.

Djan bercerita, dalam pembicaraannya tadi, Jokowi mengatakan akan mengundang dan meminta penjelasan Menkumham secara lebih lengkap mengenai rencana pengesahan Muktamar Jakarta.

"Sehingga mulai hari ini saya menunggu kabar baik dari Menkumham mengeluarkan kepengurusan Muktamar Jakarta," katanya.

Lihat juga: Bahas Islah, Jokowi Terima Elite Partai Kabah

Djan menegaskan, pihaknya tidak sepakat dengan wacana digelarnya Muktamar Islah, seperti yang diinginkan oleh para sesepuh dan kubu Muktamar Surabaya pimpinan Muhammad Romahurmuziy (Romy), karena hal itu tidak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Dalam AD/ART PPP tidak mengenal istilah Muktamar Islah. Kedua, kalau kami membuat Muktamar Islah, selain tidak ada di AD/ART, sementara MA sudah mengeluarkan keputusan hukum yang menyatakan Muktamar Jakarta sah, tiba-tiba kami mundur seribu langkah untuk membuat Muktamar Islah," ujarnya.

Djan pun menjamin, jika nantinya pemerintah mengesahkan Muktamar Jakarta, pihaknya akan membuka pintu selebar-lebarnya agar kader Muktamar Surabaya bisa bergabung. Ia bahkan menjanjikan Romy kursi apapun yang diinginkan.

"Romy mau posisi apapun, asal bukan ketua umum, akan saya beri. Sekretaris Jenderal? Saya beri. Kurang baik apa saya?" katanya.

Ia pun menyatakan akan bergabung dengan pemerintah dan mendukung program serta kebijakan yang dibuat eksekutif. (ags)