Muhammadiyah Dukung Penguatan DPD
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Selasa, 09 Feb 2016 17:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyambangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (9/2) sore ini di Kompleks MPR, Jakarta. Dalam kunjungannya, PP Muhammadiyah menyatakan dukungannya akan penguatan DPD.
"Kami mendukung penguatan posisi dan kewenangan DPD dalam hal legislasi sehingga bisa mengambil keputusan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Nashir menilai, DPD perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami hal-hal yang diperjuangkan DPD yaitu berupa aspirasi daerah.
"Kalo DPD dianggap lemah, bukan malah dibubarkan tetapi justru diperkuat posisinya lewat penguatan konstitusi. Tidak konstitusional kalau dibubarkan," kata Nashir.
Ia juga menilai DPD penting karena membawa aspirasi keberagaman dan kebudayaan daerah. Suara DPD, kata Nashir, adalah suara yang kultural.
Selain memberikan dukungan tersebut, PP Muhammadiyah juga mendorong DPD mengkaji secara mendalam agenda-agenda dan peran DPD serta kaitannya dengan amandemen UUD 1945.
"Kalau ada amandemen, kami harapkan itu merupakan keniscayaan yang esensial, bukan kepentingan politik parsial," ujarnya.
Ke depannya, kata Nashir, Muhammadiyah dan DPD akan bekerja sama dengan membuat nota kesepahaman untuk melakukan kajian akademik. Muhammadiyah siap mengerahkan 183 perguruan tinggi untuk kerja sama tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Irman Gusman berharap kerja sama antara DPD dan Muhammadiyah bisa lebih intensif. "Selain mengedepankan pluralisme kami juga akan berdialog lebih intensif terkait amandemen UUD 1945," katanya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Sektetaris PP Muhammadiyah Agung Danarato, Ketua Biro Organisasi PP Muhammadiyah Ulung Pribadi, dan Kepala Kantor PP Muhammadiyah Zaenuddin.
Sementara dari DPD RI, hadir Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Ketua BK DPD RI AM Fatwa. (sur)
"Kami mendukung penguatan posisi dan kewenangan DPD dalam hal legislasi sehingga bisa mengambil keputusan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Nashir menilai, DPD perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami hal-hal yang diperjuangkan DPD yaitu berupa aspirasi daerah.
Lihat juga:Gubernur Jateng Tolak Wacana Pembubaran DPD |
"Kalo DPD dianggap lemah, bukan malah dibubarkan tetapi justru diperkuat posisinya lewat penguatan konstitusi. Tidak konstitusional kalau dibubarkan," kata Nashir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain memberikan dukungan tersebut, PP Muhammadiyah juga mendorong DPD mengkaji secara mendalam agenda-agenda dan peran DPD serta kaitannya dengan amandemen UUD 1945.
Lihat juga:Pro dan Kontra Pembubaran DPD |
"Kalau ada amandemen, kami harapkan itu merupakan keniscayaan yang esensial, bukan kepentingan politik parsial," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Irman Gusman berharap kerja sama antara DPD dan Muhammadiyah bisa lebih intensif. "Selain mengedepankan pluralisme kami juga akan berdialog lebih intensif terkait amandemen UUD 1945," katanya.
Lihat juga:JK Tolak Usulan Pembubaran DPD |
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Sektetaris PP Muhammadiyah Agung Danarato, Ketua Biro Organisasi PP Muhammadiyah Ulung Pribadi, dan Kepala Kantor PP Muhammadiyah Zaenuddin.
Sementara dari DPD RI, hadir Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Ketua BK DPD RI AM Fatwa. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK