Menkumham Sahkan SK Kepengurusan Golkar Hasil Rekonsiliasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan Surat Keputusan mengenai pengesahan komposisi dan pengurus DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019. Komposisi ini merupakan hasil dari kepengurusan Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie yang sudah direkonsiliasi dengan kepengurusan Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Yasonna menjelaskan, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 96K/Pdt/2016 yang dikeluarkan pada 29 Februari 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka ia mengeluarkan SK dengan nomor M.HH-04 .AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar Masa Bakti tahun 2014-2019.

"Dalam kepengurusan ini adalah kepengurusan setelah dua kelompok melakukan pembicaraan intens kesepakatan-kesepakatan seperti yang kita harapkan, maka kepengurusan ini mengakomodasi, baik kubu Bali maupun kubu Ancol," ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

Pilihan Redaksi JK Ingin Calon Ketua Umum Golkar Tak Bermasalah Hukum Sambangi Kemenkumham, Idrus Marham Cek SK Kepengurusan Idrus Marham: SK Pengurus Golkar Terbit Paling Lambat Besok Idrus Marham Tagih Menkumham SK Kepengurusan Golkar

Yasonna berharap proses yang sedang berlangsung dalam rangka menyelesaikan konflik internal partai beringin secara utuh dapat tetap berlanjut. Menurutnya, banyak isu politik yang harus dibahas dalam waktu dekat, termasuk Undang-Undang Pemilu menyongsong pemilu presiden serentak dan pemilu legislatif, yang juga sangat strategis bagi partai politik.

"Mungkin juga revisi UU Parpol, melihat dinamika yang ada bisa saja terjadi. Ya membahas misalnya mengenai KPU, mengenai penyelenggaraan pemilu. Jadi semua ini adalah agenda-agenda yang segera, jadi parpol kalau sekarang tidak mengkonsolidasi diri, berarti tidak ikut serta dalam hal penting dalam kegiatan kenegaraan kita," katanya.

Politisi PDIP ini mengucapkan terima kasih kepada Aburizal dan Agung serta jajaran Golkar lainnya, baik di pusat maupun daerah, yang tetap semangat untuk mewujudkan keutuhan partainya kembali. "Ini adalah tahap transisi dan sebagai jalan terbaik. Dan sebaiknya PPP juga begitu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham memaparkan nama-nama pengurus yang telah disahkan Menkumham. Dia menyebutkan, Aburizal Bakrie tetap menjadi ketua umum. Ia pun menuturkan bahwa 75 orang kader dari Munas Ancol masuk dalam kepengurusan rekonsiliasi ini.

"Semua sudah masuk, 75 orang. Yang dimasukkan (oleh Agung Laksono ada) 95 orang, yang diakomodasi 75 orang. Berarti sekitar 80 persen lebih. Sekitar 75 orang itu 51 orang masuk ke dalam pengurus harian," kata Idrus.

Berikut adalah susunan sebagian kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019 yang disahkan Yasonna:

Wakil Ketua Umum:
Agung Laksono
Nurdin Halid
Syarif Cicip Sutarjo
Theo L Sambuga
Fadel Muhmmad
Siti Hediati Haryadi Soeharto
Setya Novanto
Yorrys Raweyai
Zainudin Amali
Ahmadi Noor Supit
Ade Komarudin.
Aziz Syamsudin
Priyo Budi Santoso

Sekretaris Jenderal: Idrus Marham
Bendahara Umum: Bambang Soesatyo

Bidang Organisasi dan Keanggotaan
Ketua: Freddy Latumahina
Waksekjen: Imanuel E. Blegur
Waksekjen: Hakim Komarudin
Wakil Bendahara: Eka Sastra
Departemen: Jusuf Juhir
Departemen: Debir Emelia

Bidang Kaderisasi
Ketua: Ibnu Muzir
Waksekjen: M. Sarmuji
Waksekjen: M. Sahil Rachman
Wakil Bendahara: Moch Ichsan Firdaus
Wakil Bendahara: Derek Loupatty
Departemen: Achmad Suhawi
Departemen: Abu Kasim Sangadji

Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik
Ketua: Rambe Kamarul Zaman
Waksekjen: Bobby aditya Rizaldi
Waksekjen: Adies Kadir
Wakil Bendahara: Rahmat Sulaeman
Departemen: Rahmat Sulaeman
Departemen: Deddy Ariyanto
Departemen: Egi Masadiah

Bidang Hukum Kerja sama Ormas
Ketua: Darul Siska Said
Waksekjen: Dr Noorachmad
Waksekjen: Rofiqul Umam
Wakil Bendahara: Edi Herman (obs)