KPUD DKI: Warga Tanpa e-KTP Bisa Ikut Pilkada
Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Minggu, 18 Sep 2016 16:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, warga Jakarta yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tetap dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017. KPUD DKI memastikan akan mendata warga yang tidak terdaftar dalam data pemilih dan belum memiliki e-KTP.
"Bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik tidak apa-apa, nanti akan didata oleh KPU agar mendapatkan surat keterangan," kata Sumarno di Jakarta, Minggu (19/9), dikutip dari Antara.
Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan, mereka dapat menunjukkan e-KTP.
Dengan demikian, diberlakukannya UU Nomor 10/2016, penduduk yang belum tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) hanya dapat ikut pilkada berdasar e-KTP dan diperbolehkan mengikuti pemilu, bukan menggunakan surat keterangan atau identitas lainnya.
"KPU memastikan, semua warga Jakarta mendapatkan hak pilih. Nanti yang belum memiliki e-KTP akan kami minta klarifikasi dari Dinas Dukcapil bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu," katanya.
KPU DKI menargetkan, partisipasi pemilih pada pilkada 2017 mencapai 70 persen. Target tersebut meningkat hingga 5 persen dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 yang saat itu dimenangkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
"Kalau pemilu lalu putaran pertama target kami 65 persen dan saat putaran kedua 68 persen," ujar Sumarno.
Dengan meningkatnya angka acuan pancapaian partisipasi publik itu, Sumarno mengatakan, pekerjaan rumah KPU DKI saat ini adalah memastikan masyarakat tertarik menggunakan hak pilih.
Sementara itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro memandang, krisis kepercayaan publik merupakan masalah utama penyelenggaraan pilkada. Keyakinan publik yang kian berkurang atas kredibilitas calon gubernur, berimbas pada menurunnya partisipasi pemilih.
Hal ini juga dibuktikan dengan tidak tercapainya target partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015, yang hanya mampu mengumpulkan 70 persen suara dari target sebesar 77,5 persen.
Untuk itu, para penyelenggara pilkada di seluruh Indonesia dan sejumlah lembaga penunjang perlu mengupayakan pengembalian kepercayaan publik tersebut. Salah satunya adalah dengan mengerahkan para anggota Komunitas Peduli Pemilu yang bertugas melakukan sosialisasi tentang pemilu.
Menurut Juri, kelompok ini kelak dapat menjadi jembatan masyarakat untuk mengetahui manfaat suara mereka terhadap perubahan negara.
Sementara itu, Calon Gubernur DKI dari Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai, ada ketidakadilan dalam pembangunan di Jakarta.
"Masyarakat menginginkan pemimpin yang baru, tidak ingin dengan pemimpin yang sekarang. Mereka meminta pemilihan dua pasangan calon dan elite mendengarkan mereka. Pilkada yang singkat, tidak bertele-tele, tidak boros," kata Sandiaga dalam acara lari bersama dengan warga di Jakarta Barat, Minggu.
Sandiaga melakukan lari bersama untuk memenuhi nazar keliling lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu untuk mendengarkan keluhan masyarakat.
Sandiaga bersama calon wakil gubernur DKI akan mendaftarkan diri sebagai pasangan pada 23 September mendatang, usai salat Jumat. Sementara Basuki Tjahaja Purnama akan mendaftar pada hari pertama yaitu 21 September 2016.
(rdk)
"Bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik tidak apa-apa, nanti akan didata oleh KPU agar mendapatkan surat keterangan," kata Sumarno di Jakarta, Minggu (19/9), dikutip dari Antara.
Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan, mereka dapat menunjukkan e-KTP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPU memastikan, semua warga Jakarta mendapatkan hak pilih. Nanti yang belum memiliki e-KTP akan kami minta klarifikasi dari Dinas Dukcapil bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu," katanya.
"Kalau pemilu lalu putaran pertama target kami 65 persen dan saat putaran kedua 68 persen," ujar Sumarno.
Sementara itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro memandang, krisis kepercayaan publik merupakan masalah utama penyelenggaraan pilkada. Keyakinan publik yang kian berkurang atas kredibilitas calon gubernur, berimbas pada menurunnya partisipasi pemilih.
Hal ini juga dibuktikan dengan tidak tercapainya target partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015, yang hanya mampu mengumpulkan 70 persen suara dari target sebesar 77,5 persen.
Untuk itu, para penyelenggara pilkada di seluruh Indonesia dan sejumlah lembaga penunjang perlu mengupayakan pengembalian kepercayaan publik tersebut. Salah satunya adalah dengan mengerahkan para anggota Komunitas Peduli Pemilu yang bertugas melakukan sosialisasi tentang pemilu.
Menurut Juri, kelompok ini kelak dapat menjadi jembatan masyarakat untuk mengetahui manfaat suara mereka terhadap perubahan negara.
Sementara itu, Calon Gubernur DKI dari Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai, ada ketidakadilan dalam pembangunan di Jakarta.
"Masyarakat menginginkan pemimpin yang baru, tidak ingin dengan pemimpin yang sekarang. Mereka meminta pemilihan dua pasangan calon dan elite mendengarkan mereka. Pilkada yang singkat, tidak bertele-tele, tidak boros," kata Sandiaga dalam acara lari bersama dengan warga di Jakarta Barat, Minggu.
Sandiaga melakukan lari bersama untuk memenuhi nazar keliling lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu untuk mendengarkan keluhan masyarakat.
Sandiaga bersama calon wakil gubernur DKI akan mendaftarkan diri sebagai pasangan pada 23 September mendatang, usai salat Jumat. Sementara Basuki Tjahaja Purnama akan mendaftar pada hari pertama yaitu 21 September 2016.
(rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK