Survei SMRC: Kesejahteraan Masyarakat PR Besar Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukan, kesejahteraan masyarakat merupakan pekerjaan rumah (PR) besar dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktur SMRC Sirojudin Abbas menjelaskan, kesejahteraan merupakan sektor yang harus diperhatikan dengan serius sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Kesejahteraan itu dirasakan oleh publik. Apa yang dirasakan mayoritas publik harus diperhatikan," kata Abbas di Hotel Sari Pan Pacific pada Minggu (23/10) sore.

Survei dua tahun kepemimpinan Jokowi dilakukan pada tanggal 13 - 17 Oktober 2016. Sebanyak 1220 responden dipilih secara acak untuk merespon pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 24 persen responden menilai kesejahteraan semakin merata. Sedangkan sebanyak 28 persen responden menilai kesejahteraan semakin tidak merata, dan sebanyak 43 persen responden menilai pemerataan kesejahteraan sama saja. Kemudian, sebanyak enam persen responden tidak menjawab dan tidak tahu.

Pilihan Redaksi Pigura di Lantai 3 KPK dan Janji Jokowi Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Jokowi Klaim Percepat 8 Perizinan Hingga 600 Persen Jokowi-Kalla Dianggap Gagal Benahi Sektor Hukum dan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, politikus Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin sependapat dengan survei tersebut. Menurutnya, daya beli masyarakat Indonesia yang kurang menjadi masalah serius bagi pemerataan kesejahteraan.

"Daya beli itu keseharian masyarakat yang nyata dan menjadi tolak ukur masyarakat merasakan pembangunan negara atau tidak. Harga kebutuhan pokok yang naik menjadi masalah dalam daya beli," kata Didi.

Didi menuturkan, Jokowi belum menepati janji saat kampanye terkait kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan dengan kebijakan Indonesia yang sering mengimpor daging sapi. Menurut Didi impor daging sapi ini menjadi salah satu faktor yang cukup besar.

"Janji yang pernah diucapkan dulu tidak mengimpor daging sapi. Sudah dua tahun janji itu belum terlihat," kata Didi.

Tak hanya daya beli, pekerjaan rumah Jokowi juga ada pada bagian pengangguran dan kemiskinan. Survei menunjukkan selama 10 bulan terakhir ada perbaikan pada sektor tersebut. Namun secara umum masih belum positif.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 56 persen responden menilai pengangguran semakin banyak. Angka itu menurun 15 persen jika dibandingkan tahun lalu. Namun capaian itu belum bisa memuaskan masyarakat Indonesia.

Begitu juga dengan kemiskinan, sebanyak 49 responden menilai bahwa jumlah orang miskin semakin banyak. Angka itu menurun sebanyak 14 persen di banding tahun lalu. Namun angka tersebut masih tinggi untuk kategori kemiskinan.

Politikus PDIP Maruarar Sirait pun mengaku, angka tersebut memang masih tinggi. Tetapi menurutnya penurunan itu membuktikan bahwa program berjalan walau tidak cepat.

"Kemiskinan harus diturunkan lebih cepat lagi, pengangguran harus diatasi lebih cepat lagi. Program-program harus lebih kena ke rakyat miskin dan kepada yang pengangguran," kata Maruarar.

Maruarar menuturkan, harus ada terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti anggaran yang diperbanyak dan regulasi yang dipermudah.

"Arahnya sudah bagus dan ada di jalan yang benar. Sekarang kapasitas ditingkatkan, program dibuat lebih masif," kata Maruarar.

Didi melanjutkan, masalah pengangguran dan kemiskinan ini wajar terjadi. Pasalnya Jokowi belum menepati janji saat kampanye terkait adanya lapangan pekerjaan.

"Janji saat kampanye dalam lima tahun akan membuka lapangan pekerjaan untuk 15 juta orang. Sampai Maret tahun ini baru 500 ribu orang. Ini tantangan ke depan di tengah ekonomi dunia yang mengganggu," kata Didi. (rel)