Akbar Tanjung: Setnov Jadi Ketua DPR Berpotensi Picu Konflik
Raja Eben Lumbanrau | CNN Indonesia
Rabu, 23 Nov 2016 14:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengganti ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto berpotensi menimbulkan konflik.
"Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru. Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi,” kata Akbar di Jakarta, Rabu (23/11).
Selain itu, menurut Akbar, jika pergantian terjadi maka akan menegaskan bahwa persoalan dan konflik masa lalu di dalam tubuh partai beringin ini belum selesai, walaupun telah diadakan Munaslub Bali.
Menurut Akbar, keputusan DPP tersebut juga berpotensi konflik karena tidak melibatkan para senior partai yang ada di Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan lainnya.
“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior. Karena kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stakeholder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” kata Akbar.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Cilegon Iman Ariyadi mengatakan, keputusan DPP mengusung Setya Novanto sebagai Ketua DPR melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
“Isu pergantian ketua DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pembina Partai Golkar, sesuai AD/ART Pasal 20 dan 21 sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan atau penempatan kader Partai Golkar di lembaga negara seperti ketua DPR diputuskan bersama oleh DPP dan Dewan Pembina serta selanjutnya DPP wajib menjalankan keputusan itu,” kata Wali Kota Cilegon itu. (rel/gil)
"Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru. Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi,” kata Akbar di Jakarta, Rabu (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior. Karena kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stakeholder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” kata Akbar.
“Isu pergantian ketua DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pembina Partai Golkar, sesuai AD/ART Pasal 20 dan 21 sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan atau penempatan kader Partai Golkar di lembaga negara seperti ketua DPR diputuskan bersama oleh DPP dan Dewan Pembina serta selanjutnya DPP wajib menjalankan keputusan itu,” kata Wali Kota Cilegon itu. (rel/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK