Aksi massa menuntut kandidat petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipidana dalam perkara dugaan penistaan agama dimanfaatkan untuk menjadi momentum penguatan bagi Golkar dan juga pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bukan suatu kebetulan bila Golkar dalam rapat pleno dua hari lalu mendorong Setya kembali menjabat Ketua DPR. Langkah partai beringin itu seiring dengan perkembangan situasi politik terkini yang kurang kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, juga mengartikan sikap tersebut sebagai wujud konsolidasi internal Golkar yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Sementara bagi Jokowi, ini adalah bagian yang menguntungkan bagi pemerintahannya, karena secara politik, Setya sebagai ketua umum Golkar dinilai tidak banyak melakukan manuver, hal yang sama juga saat menjadi ketua DPR.
Sebagai sesama ketua umum, langkah Setya membangun komunikasi politik dengan Megawati adalah bagian dari penguatan sokongan Golkar ke pemerintahan Jokowi. Langkah tersebut tentu membuat hubungan antara Golkar dengan PDIP bakal makin erat dan hal itu dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi dan PDIP sebagai partai pengusung utama dari pemerintahan Jokowi.
Akrobat politik yang sempat dipraktikkan oleh Ade Komarudin saat menjadi ketua DPR tentu menjadi catatan pola hubungan antara Golkar dan PDIP agar di kemudian hari langkah blunder tersebut tidak lagi terjadi. “Dan pertemuan itu semakin menegaskan hal tersebut,” ujar Muradi.
Bagi Jokowi, dalam pandangan Muradi, hal ini penting untuk dijadikan garansi politik. Salah satunya dikarenakan secara terbuka pemerintah juga menyokong dan mengakui kepengurusan Setya di Golkar. “Artinya langkah-langkah yang bersifat kontraproduktif hanya akan membuat Golkar tidak terkonsolidasi. Hal inilah yang kemudian dilihat oleh Setya tidak cukup baik diperankan oleh Ade Komarudin.”
Dengan Setya menjadi orang nomor satu di DPR, kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi menjadi garansi yang didukung penuh di parlemen sehingga tak lagi tersandera oleh kegenitan politik yang tidak berpijak pada kepentingan politik yang lebih besar. Di sini, kepentingan politik bagi pemerintah tentunya.
“Golkar, PDIP, dan dua parpol lainnya saling merapatkan barisan dan saling sinergi,” ucap Fayakun dalam pesan yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com.
(obs/sur)