Berkaca Korupsi Hambalang, e-KTP Akan Turunkan Elektabilitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan beberapa politikus dinilai berpotensi menurunkan elektabilitas dalam pemilihan umum 2019. Kondisi yang sama dialami pada politikus partai Demokrat yang terlibat dalam korupsi proyek pembangunan Stadion Hambalang, Bogor.

Beberapa politikus partai Demokrat terseret kasus Hambalang di antaranya mantan ketua umum Anas Urbaningrum, mantan bedahara umum Muhamad Nazaruddin, Andi Malarangeng dan Angelina Sondakh. Akibatnya, partai Demokrat  anjlok dalam pemilihan 2014.

“Perolehan suara partai Demokrat pada 2009 sebanyak 21 persen, namun pada 2014 merosot 10 persen," kata pengamat politik dari Indo Barometer M. Qodari di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (18/3).

Lihat juga: Ketua KPK Dianggap 'Genit' Sebut Kasus Lebih Besar dari E-KTP

Meski begitu, Qodari menyebut kasus korupsi memang tidak selalu akan memberikan penurunan elektabilitas. Hal ini tergantung tingkat soliditas di internal partai.

Dia menyebutkan kasus korupsi yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memberikan dampak yang signifikan. Alasannya, ketika ketua umum PKS Lutfi Hasan tersandung skandal suap impor sapi, roda kepartaian masih terus berjalan.

"Tergantung pada soliditas internalnya. Kalau Demokrat kan kita tahu ada perpecahan di internalnya antara kubu Anas dengan kubu SBY," ujarnya.

Qodari menyebut situasi ini bisa saja memberikan keuntungan bagi partai-partai baru yang akan mengikuti pemilu 2019. "Misalnya saja NasDem (Nasional Demokrat) katakanlah akan punya ruang gerak yang besar apabila partai senior terkena kasus," ucapnya.

Lihat juga: Choel Mallarangeng Tunggu Dirinya Disidang Kasus Hambalang

Namun, partai baru cukup mengandalkan situasi saja. Tetapi juga harus tampil beda dengan menunjukkan bahwa dirinya lebih baik di bandingkan dengan partai lainnya.

"Masyarakat tidak terlalu percaya parpol, kalau mau betul-betul tampil berbeda di masyarakat tidak cukup mengandalkan situasi tapi juga menunjukkan lebih baik" tutur Qodari.

Dalam dakwaan kasus e-KTP muncul nama-nama besar politisi di antaranya Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Gamawan Fauzi, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, dan lain sebagainya.