Setya Disebut Terkait e-KTP, Golkar Tepis Isu Munaslub

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menampik tudingan adanya rencana Golkar untuk menggelar Musyawaran Nasional Luar Biasa (Muanslub) karena kasus korupsi e-KTP. Dalam kasus ini nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto disebut dalam dakwaan telah menerima uang.

"Tidak ada (rencana Munaslub), semua solid. Yang membuat isu (Munaslub) itu bukan Golkar," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/3).

Idrus mengaku partainya secara khusus memberi perhatian pada kasus tersebut. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Gokar, Rudi Alvonso diminta untuk mengawal.

Lihat juga: KPK Diminta Publikasi 14 Orang Pengembali Uang e-KTP

Idrus menegaskan, Golkar juga akan secara maksimal membela Setya agar terbebas dari tuduhan tersebut dengan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di pengadilan.

“Seluruh proses kami percayakan ke pengadilan. (Namun) harus berjalan dengan baik dan berdasarkan fakta yang ada supaya tidak dimanfaatkan dalam kepentingan politik tertentu,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Golkar akan menggelar Munaslub lantaran sang Ketum, Setya Noyanto disebut dalam dakwaan kasus e-KTP menerima uang korupsi sebesar Rp574,2 miliar atau 11 persen dari total nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun.

Lihat juga: Setya Novanto Kaji Urgensi Hak Angket Kasus e-KTP

Rencana Munaslub dilakukan agar konsentarsi Golkar dalam Pilkada tahun 2018 dan Pilpres 2019 tidak terganggu.

Proyek pengadaan e-KTP diketahui menggunakan uang negara sebesar Rp5,9 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelidikan KPK, terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut.

Selain Setya, sejumlah nama politisi dan eksekutif juga tersangkut dalam kasus tersebut, di antaranya mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur Jateng Gandjar Pranowo, Gubernur Sulsel Olly Dondokambey, Agun Gunandjar, dan Teguh Juwarno.

Lihat juga: Politikus PDIP Tolak Usul Hak Angket Korupsi e-KTP