PKB: HTI Tetap Bubar Meski Perppu Ditolak DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap dinyatakan bubar, meskipun nantinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas) ditolak oleh DPR.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy Perppu Ormas itu tidak berlaku surut.

"Kalau ditolak, keputusan hari ini tentang pembubaran HTI itu tidak berlaku surut, tetap bubar," ujar Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

Lihat juga: HTI: Pemerintah Zalim Cabut Badan Hukum

Lukman mendukung langkah pemerintah mencabut status badan hukum HTI. Kata dia, pembubaran HTI tidak perlu menunggu DPR untuk mengesahkan Perppu menjadi Undang-undang.

"Apa gunanya Perppu itu dibuat kalau menunggu persetujuan DPR untuk mengeksekusi," ujar Lukman.

Kata Lukman, Perppu Ormas sudah langsung berlaku untuk membubarkan HTI dan ormas radikal sejak diumumkan oleh pemerintah, tanpa menunggu DPR.

Lukman mengatakan dia belum menerima berkas Perppu tersebut dari pemerintah. Padahal, enam hari lalu, Wakil ketua DPR Agus Hermanto menyatakan telah menerima berkas Perppu dari pemerintah.

Perppu itu, kata Lukman, seharusnya perlu dibahas oleh Komisi II DPR untuk ditindaklanjuti di tingkat Pansus atau Bamus.

Lihat juga: HTI Bubar, Netizen Serukan #byeHTI

Sementara, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, pembubaran HTI merupakan kewenangan pemerintah.

"Intinya kami berharap agar semua ini tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta.

Terkait dengan pembahasan Perppu itu, Taufik meminta pemerintah segera mengirim tim lobi untuk melakukan pembahasan dengan DPR.

"Tujuannya untuk menyampaikan lobi politik secara utuh agar tidak bias," kata Taufik.

Lihat juga: Jokowi Sebut Pemerintah Sudah Lama Kaji HTI