Blokir Global, Tumbuhkan Lokal

Jakarta, CNN Indonesia -- Tiongkok merupakan salah satu negara yang percaya dengan teori Gelombang Peradaban Dunia oleh Alvin Toffler yang mengatakan bahwa setelah era industri, masyarakat global akan masuk ke era informasi. Ini menjadi alasan penting mengapa Tiongkok menyediakan akses internet bagi warganya, sekaligus membangun ‘tembok besar’ yang diklaim melindungi warganya dari arus informasi.

Membangun infrastruktur internet berguna meningkatkan daya saing, membuka pintu perdagangan dan investasi asing. Akan tetapi, Tiongkok berusaha memfilter informasi yang datang dari Barat.

Mantan pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping mengatakan, “Jika Anda membuka jendela untuk udara segar, jangan salahkan jika ada lalat yang masuk.”

Agar “lalat-lalat” ini pergi, Kementerian Keamanan Publik memulai proyek Great Firewall yang secara resmi dikenal sebagai Golden Shield Project pada tahun 1990-an dan diluncurkan pada 2000 silam.

Proyek ini awalnya bertujuan mempromosikan “penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi canggih untuk memperkuat kontrol pusat kepolisian dan memerangi kriminalitas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja polisi.”

Pertumbuhan jumlah pengguna internet di Tiongkok memaksa pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian atas proyek Great Firewall. Pada tahun 2009, jumlah pengguna internet di negara itu mencapai 28,8 persen dari populasi.

Tujuan proyek yang ingin menjadi sistem penghubung informasi dari segala lapisan –lokal dan nasional– terkikis. Ia kemudian menjadi sistem filter konten yang dikonsumsi individu.

Memblokir global, menumbuhkan lokal

Layanan internet global menjadi sasaran, termasuk jejaring sosial Facebook dan Twitter hingga ensiklopedia bebas Wikipedia. Tiongkok mengizinkan mesin pencari Yahoo dan Google beroperasi, namun konten dan hasil pencariannya harus mengikuti aturan sensor pemerintah.

Dosen Sekolah Teknik dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, Dimitri Mahayana berpendapat, konsep sensor semi tertutup yang dilakukan Tiongkok dibuat untuk membatasi jumlah perusahaan internet asing yang bermain di negara itu, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan internet lokal untuk tumbuh.

“Mereka larang situs atau layanan asing, tetapi mengembangkan layanan lokal yang bakal menggantikannya. Jadi warga di sana dipaksa pakai layanan lokal itu dan itu tumbuh,” ujar Dimitri saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (30/9).

Di Tiongkok, fungsi Twitter telah diganti oleh Weibo, Facebook oleh Renren, YouTube oleh Youku, PayPal oleh AliPay, Gmail oleh QQ Mail, dan WhatsApp oleh WeChat.

Perusahaan-perusahaan internet itu kemudian diamanatkan untuk bertanggungjawab atas produk dan konten. Konten-konten yang dipublikasi pengguna dipastikan bersih dari topik terlarang. BBC melaporkan pemerintah Tiongkok mempekerjakan 2 juta tenaga kerja yang khusus memantau konten di media sosial, mengumpulkan, dan menindaklanjuti konten-konten yang dianggap bermasalah.

Untuk mendorong pertumbuhan perusahaan internet lokal, Tiongkok mendorong investasi asing masuk yang pada akhirnya juga menyasar perusahaan internet.

William Tanuwijaya, pendiri perusahaan jual beli online Tokopedia.com dari Indonesia, berpendapat bahwa banyak pengusaha yang menafaatkan dana dari investor itu untuk membangun sumber daya manusia terbaik dalam industri teknologi, informasi, dan komunikasi. William percaya hal itu juga terjadi di Negeri Tirai Bambu.

Pada tahap ini, lanjut William, akan terjadi pula transfer pengetahuan dari para pelaku bisnis internet yang berasal dari negara maju seperti Amerika Serikat kepada pengusaha lokal.

William sendiri merupakan salah satu pengusaha bisnis internet yang terbilang sukses. Setiap tahun sejak 2010 sampai 2013, perusahaannya selalu mendapat pendanaan dari East Ventures, CyberAgent Ventures, Netprice, dan Softbank Ventures Korea. Tokopedia kini telah mempekerjakan 100 karyawan.

Hari ini, Tiongkok disebut sebagai pemilik program sensor internet paling canggih dan menarik perhatian negara lain untuk mengadopsi sistem serupa. Mereka mengekspor teknologi ke negara lain seperti Kuba, Zimbabwe, dan Berlarusia.

Bukan hanya teknologi, Tiongkok juga sukses melakukan transfer kebijakan di mana Vietnam mulai mengadopsi sistem tata kelola internet dan perlahan diterapkan.

Melanggar HAM?

Beberapa pihak pro-demokrasi menilai apa yang dilakukan Tiongkok atas sensor konten internet merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas akses informasi.

Ada dua sistem tata kelola internet yang dilakukan pemerintah di sebuah negara. Pertama, adalah sistem dari pemerintah yang ingin mengatur internet. Kedua, sistem netralitas internet yang menghendaki penyelenggara internet dan pemerintah untuk memberlakukan informasi di internet setara dan tidak diskriminasi.

Menurut Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), Damar Juniarto, Tiongkok masuk dalam kelompok pertama, begitu juga Indonesia, Iran, dan Singapura.

“Akan tetapi intervensi negara Tiongkok kepada masyarakat dalam mengakses internet ini terlalu besar, dan itu melanggar hak atas informasi,” ungkap Damar.

Dalam berbagai forum dunia, diyakini bahwa regulasi pemerintah yang berlebihan berpotensi mengekang kreativitas dan kebebasan berpendapat.

Hal itu terlihat dari keputusan pemerintah Tiongkok menutup layanan berbagi foto dan video Instagram pada pekan lalu karena banyak menampilkan gambar aksi demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong.

Awal September ini Tiongkok juga memblokir mesin pencari konten internet DuckDuckGo dan beberapa layanan Google juga diblokir pada bulan Juni. Ironisnya, pemerintah setempat tak pernah menjelaskan alasan di balik penutupan layanan internet itu.