Penggabungan Ristek dan Dikti Dinilai Tepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja periode 2014 - 2019 dinilai tepat oleh sejumlah pihak. Kementerian itu kini bernama Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti).

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Laksono Tri Handoko mengatakan, sejumlah negara telah melakukan penggabungan antara bidang pendidikan dan riset agar diurus oleh satu kementerian. Ia memberi contoh Jerman yang memiliki Kementerian Pendidikan dan Riset. "Kita lihat secara global di negara lain. Sudah banyak yang melakukan seperti ini," lanjutnya.

Pendidikan tinggi menjadi sebuah lembaga yang paling sering melakukan penelitian. Maka, penggabungan ini memungkinkan pemerintah menjadikan perguruan tinggi sebagai basis riset.

Mendekatkan mahasiswa dengan kegiatan riset juga bermanfaat untuk kepentingan mereka di masa depan. Sebelum memasuki dunia usaha atau hendak menjual produk di dunia kerja, alangkah baiknya melakukan riset untuk mengetahui perilaku pasar.

Hal senada diungkapkan akademisi Dimitri Mahayana. Dosen Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung ini mengatakan riset akan membantu seseorang dalam menemukan kebenaran-kebenaran baru.

Namun, Dimitri menggarisbawahi penelitian yang digerakkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti nanti, sebaiknya bersifat praktis agar masyarakat dapat mengimplementasikan dan merasakan langsung manfaatnya.

Misalnya, Dimitri memberi contoh, penelitian soal pemanfaatan satelit atau pesawat tanpa awak untuk memantau daratan dan lautan Indonesia. Riset macam ini sesuai dengan kebutuhan negara dan sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo.

“Jadi, penelitiannya jangan jauh-jauh ke langit, tapi harus benar-benar membumi dan bisa diimplementasikan,” tegas Dimitri saat dihubungi CNN Indonesia.

Penggabungan Ristek dan Ditjen Dikti ini sebenarnya telah diwacanakan sejak tahun lalu. Wacana ini dipandang memiliki nilai positif, yakni terkait sinergi kebijakan riset dan optimalisasi sumber daya agar lebih mudah.

Penggabungan ini akan menambah beban manajemen kementerian, yaitu untuk memantau perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya sekitar 3.000, juga lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Ristek dan Dikti.

Kementerian Ristek dan Dikti sebelumnya bernama Kementerian Riset dan Teknologi. Sebelumnya, kementerian ini ditempati oleh Gusti Muhammad Hatta yang memiliki latar belakang kehutanan, ada pula Suharna Surapranata pada periode 2009 hingga 2011 yang memiliki latar belakang fisika.

Nasir sebelumnya dipercaya sebagai Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, dan rencananya akan dilantik 18 Desember 2014. Kala itu, Nasir punya visi universitas yang dipimpinnya berkembang sebagai perguruan tinggi berbasis riset. Ia juga bercita-cita membentuk komunitas peneliti mahasiswa.

Nasir juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pembantu Rektor II di Undip.