PROGRAM JOKOWI

Keamanan Kartu SIM Sakti Perlu Diperhatikan

CNN Indonesia
Rabu, 05 Nov 2014 10:03 WIB
Pemerintah dinilai perlu memberikan penyuluhan kepada warga kurang mampu yang menerima bantuan non-tunai setiap bulan dari pemerintah lewat kartu SIM ponsel.
Pemerintah perlu memberi penyuluhan untuk meningkatkan keamanan rekening ponsel dalam program Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera atau KSKS (Reuters/Fabrizio Bensch)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dinilai perlu memberikan penyuluhan kepada warga kurang mampu yang menerima bantuan non-tunai setiap bulan dari pemerintah lewat kartu SIM ponsel. Informasi tentang bagaimana meningkatkan keamanan tabungan elektronik itu juga perlu dibagikan.

Program ini merupakan kolaborasi antara tiga operator seluler dengan Bank Mandiri yang memberi layanan E-cash. Tiga operator yang terlibat adalah Telkomsel, XL Axiata dan Indosat.

Sejauh ini, proses transaksi atau pencairan dana harus memasukkan kode PIN untuk verifikasi keamanan. Pakar keamanan siber sekaligus CEO Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan, ada baiknya pemerintah menerapkan verifikasi dua langkah untuk meningkatkan keamanan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harus ada penyuluhan kepada pengguna. Mereka perlu diperingatkan dan diberi asupan informasi," ujar Alfons saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (4/11).

Begitu warga menerima kartu SIM ponsel yang disebut Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) itu, mereka tak perlu melakukan aktivasi karena kartu itu sudah diaktifkan oleh pemerintah dan menampung data warga yang mendapatkannya.

Alfons menilai pemerintah perlu meninjau lagi proses ini. Setidaknya, dapat memastikan bahwa data pengguna sudah benar dan memenuhi syarat registrasi layanan seluler dan perbankan. Misalnya, data pengguna harus disesuaikan dengan nomor KTP terbaru, alamat, dan sebagainya.

Pihak Bank Mandiri selaku pengelola simpanan elektronik di program KSKS ini, mengatakan, PIN yang menjadi alat verifikasi tersebut terdiri dari enam digit angka. Pembuatan PIN dapat dilakukan melalui ponsel. Selain itu, pengguna juga bisa mengecek saldo atau pulsa dengan menekan kode tertentu.

Dalam hal ini, Alfons mengatakan warga yang menerima kartu SIM sebaiknya mengganti kata sandi secara berkala, seperti halnya pemilik kartu debit. Hal ini merupakan langkah pengamanan standar yang biasa dilakukan pemilik rekening atau akun elektronik.

Perlu juga ada kolaborasi untuk menjaga keamanan antara Bank Mandiri dengan operator telekomunikasi yang jadi mitra pemerintah. Alfons mencontohkan, jika ada tindakan di luar kebiasaan, maka kedua pihak harus bisa mendeteksinya dan menerapkan pencegahan awal dan langsung memberitahukannya kepada pengguna.

Bank Mandiri menjelaskan, ketika pengguna hendak bertransaksi atau mencairkan dana, pengguna harus mengetik kode tertentu disertai dengan PIN yang telah dibuat. Setelah itu pengguna akan menerima sebuah sms yang menyatakan bahwa rekening ponsel tersebut adalah sah dan dana dapat dicairkan melalui agen yang telah ditunjuk.

Agen yang dimaksud adalah pihak seperti warung, toko pulsa, atau toko waralaba, yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk mencairkan dana bantuan non-tunai.

Menurut Dosen Institut Teknologi Bandung, Dimitri Mahayana, agen dalam industri rekening ponsel memainkan peran penting dalam menjalankan aturan dari pemerintah dan melayani warga. Para agen yang berusaha berlaku curang, bisa jadi diberikan sanksi atau dicabut izin keagenannya.

Di beberapa negara yang sukses menjalankan rekening ponsel, seperti Kenya, para agen yang dipilih adalah pemuka agama, kepala suku, dan orang-orang yang dapat dipercaya oleh warga. "Jadi harus ada kepercayaan dari masyarakat atas agen ini," kata Dimitri.

Ia berpendapat, rekening ponsel bisa menjadi alternatif untuk menyimpan tabungan bagi warga yang tak memiliki rekening bank. Menurut data Sharing Vision, lembaga riset yang didirikan Dimitri, mencatat bahwa 68 persen dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia tidak memiliki rekening bank di tahun 2013.

Pemerintah menargetkan sebanyak 15,5 juta keluarga yang mendapatkan kartu ini. Di tahun 2014 ini baru 1 juta warga kurang yang yang mendapatkan bantuan non-tunai lewat kartu SIM, sedangkan 14,5 juta lainnya diberi simpanan giro pos.

Pada 2015 mendatang, secara bertahap 14,5 juta warga ini juga akan diberikan kartu SIM untuk menerima bantuan non-tunai.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER