Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Presiden Joko Widodo memilih kartu SIM (subscriber identity module) telepon seluler untuk menyalurkan bantuan non-tunai kepada masyarakat. Kartu seluler ini diberi nama Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).
Kartu telepon seluler baru ini akan dibagi secara gratis kepada warga penerima bantuan. Dalam proyek penyaluran dana non-tunai, ada tiga operator telekomunikasi yang dilibatkan, yaitu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat.
Nomor seluler tersebut juga berfungsi dan terintegrasi sebagai nomor rekening perbankan berbasis telepon seluler (atau populer disebut rekening ponsel). Layanan perbankan yang digunakan dalam program ini adalah E-cash dari Bank Mandiri, bukan layanan uang elektronik milik operator seluler.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bentuk kartu telepon seluler itu sendiri adalah Standard SIM yang selama ini banyak digunakan oleh ponsel fitur dengan harga terjangkau.
Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan 1 juta kartu telepon seluler. General Manager Payment Business Telkomsel, Dony Yuliardi mengatakan, pihaknya kedapatan menyediakan 550 ribu kartu telepon seluler untuk mendukung program pemerintah.
“Kami diberi arahan untuk mendistribusikan kartu ini lewat PT Pos Indonesia. Kami kedapatan menyalurkannya di Pulau Jawa, tapi lebih banyak di luar Pulau Jawa,” kata Donny saat dihubungi
CNN Indonesia, Senin (3/11).
Sementara itu, sebanyak 450 ribu kartu telepon seluler lain disediakan oleh Indosat dan XL Axiata untuk warga di Pulau Jawa.
Donny menjelaskan, kartu telepon seluler tersebut bakal aktif selama lima tahun untuk menyalurkan bantuan non-tunai. Bantuan itu akan masuk ke rekening Mandiri E-cash.
Begitu bantuan non-tunai masuk, warga dapat menukarkannya menjadi uang tunai di kantor Pos Indonesia terdekat atau agen penukaran yang telah ditunjuk.
Bagaimana jika kartu telepon seluler itu hilang atau rusak? Donny menjawab warga tak perlu khawatir, karena kartu seluler bisa diganti di gerai resmi ketiga operator yang jadi mitra pemerintah dan uang elektronik yang tersimpan tidak hangus karena datanya tersimpan di Bank Mandiri.
Telkomsel mengaku program ini baru dibicarakan sejak satu setengah bulan lalu dan berkomunikasi secara intens dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Untuk selanjutnya, Telkomsel akan menunggu perintah apabila diperlukan memproduksi kartu telepon seluler tambahan guna mendukung program pemerintah.
Kartu telepon seluler ini merupakan bagian dari Kartu Perlindungan Sosial, yang di dalamnya juga mencakup Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu semua menjadi program andalan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun ke depan.