PROGRAM JOKOWI
Kartu SIM Sakti Jokowi Tak Perlu Aktivasi
CNN Indonesia
Selasa, 04 Nov 2014 12:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) yang berbentuk kartu SIM ponsel akan segera disebar kepada 1 juta warga kurang mampu. Kartu tersebut sudah dalam status aktif, sehingga warga tak perlu melakukan aktivasi.
Sekretaris Eksekutif TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Bambang Widianto mengatakan, hal ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kendala teknis di lapangan.
Kartu SIM ponsel itu terintegrasi sebagai nomor rekening perbankan berbasis telepon seluler (atau populer disebut rekening ponsel). Layanan perbankan yang digunakan dalam program ini adalah E-cash dari Bank Mandiri.
“Antisipasi yang kita lakukan adalah kita yang aktifkan semuanya. Selain itu, bakal ada sosialisasi dan pelatihan. Tugas besar dan tantangan besar adalah untuk melatih," ungkapnya kepada CNN Indonesia, Selasa (4/11).
Kartu SIM ponsel ini bakal aktif selama lima tahun, sekalipun warga tidak melakukan isi ulang pulsa. Jika kartu ini memiliki pulsa, tentu saja ia dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon, kirim SMS, dan mengakses internet.
Pemerintah akan mengirim bantuan dana non-tunai setiap bulan kepada warga yang kurang mampu. "Untuk bulan November akan dikirim Rp 200 ribu, begitu juga bulan Desember," ujar Bambang.
Dana itu bisa digunakan untuk belanja atau dicairkan ke kantor Pos Indonesia atau agen yang telah ditunjuk.
Bambang memprediksi pemanfaatan kartu SIM ponsel untuk menyalurkan dana non-tunai bakal tepat. Sebelum memulai program ini, TNP2K telah melakukan survei yang menyatakan bahwa 7 dari 10 kepala keluarga yang menerima bantuan non-tunai ini telah memiliki ponsel.
Bagaimana jika ada kasus seseorang telah menerima bantuan non-tunai di kartu SIM, namun ia tidak memiliki ponsel untuk mencairkan dana? Dalam kasus ini, Bambang mengatakan orang yang bersangkutan cukup membawa kartu SIM itu ke agen atau kantor Pos Indonesia. Petugas akan membantu memasukkan kartu SIM ke ponsel yang telah disediakan dan mencairkan dana.
Dalam program ini, TNP2K bekerjasama dengan tiga operator seluler, yaitu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat.
Menurut data Kementerian Sosial, pada tahun 2014 ini pembagian kartu SIM ponsel akan diberikan kepada 1 juta kepala keluarga. Pada 2015 mendatang, secara bertahap pembagian kartu SIM diperluas kepada 14,5 juta keluarga lain penerima bantuan.
Jika kartu ponsel hilang atau rusak, warga bisa menggantinya di gerai resmi dari ketiga operator seluler yang jadi mitra pemerintah. Uang elektronik yang tersimpan tidak hangus karena datanya terekam di Bank Mandiri.
Selain KSKS, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga memiliki tiga kartu 'sakti' lain, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sehat (KKS).
Peluncuran tahap awal akan mencakup 19 kabupaten/kota di 9 provinsi, yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo.
Sekretaris Eksekutif TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Bambang Widianto mengatakan, hal ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kendala teknis di lapangan.
Kartu SIM ponsel itu terintegrasi sebagai nomor rekening perbankan berbasis telepon seluler (atau populer disebut rekening ponsel). Layanan perbankan yang digunakan dalam program ini adalah E-cash dari Bank Mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kartu SIM ponsel ini bakal aktif selama lima tahun, sekalipun warga tidak melakukan isi ulang pulsa. Jika kartu ini memiliki pulsa, tentu saja ia dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon, kirim SMS, dan mengakses internet.
Dana itu bisa digunakan untuk belanja atau dicairkan ke kantor Pos Indonesia atau agen yang telah ditunjuk.
Bambang memprediksi pemanfaatan kartu SIM ponsel untuk menyalurkan dana non-tunai bakal tepat. Sebelum memulai program ini, TNP2K telah melakukan survei yang menyatakan bahwa 7 dari 10 kepala keluarga yang menerima bantuan non-tunai ini telah memiliki ponsel.
Bagaimana jika ada kasus seseorang telah menerima bantuan non-tunai di kartu SIM, namun ia tidak memiliki ponsel untuk mencairkan dana? Dalam kasus ini, Bambang mengatakan orang yang bersangkutan cukup membawa kartu SIM itu ke agen atau kantor Pos Indonesia. Petugas akan membantu memasukkan kartu SIM ke ponsel yang telah disediakan dan mencairkan dana.
Dalam program ini, TNP2K bekerjasama dengan tiga operator seluler, yaitu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat.
Menurut data Kementerian Sosial, pada tahun 2014 ini pembagian kartu SIM ponsel akan diberikan kepada 1 juta kepala keluarga. Pada 2015 mendatang, secara bertahap pembagian kartu SIM diperluas kepada 14,5 juta keluarga lain penerima bantuan.
Jika kartu ponsel hilang atau rusak, warga bisa menggantinya di gerai resmi dari ketiga operator seluler yang jadi mitra pemerintah. Uang elektronik yang tersimpan tidak hangus karena datanya terekam di Bank Mandiri.
Selain KSKS, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga memiliki tiga kartu 'sakti' lain, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sehat (KKS).
Peluncuran tahap awal akan mencakup 19 kabupaten/kota di 9 provinsi, yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK