Tiga Tantangan Industri E-commerce di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan ekonomi digital yang salah satunya termasuk e-commerce sebagai upaya menumbuhkan ekonomi nasional, namun langkah ini masih terbentur sejumlah kendala untuk bisa mencapai ekonomi digital yang mapan.

Ada tiga hal yang “menghantui” langkah pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi digital melalui perdagangan lewat Internet dan pos, yaitu masalah pembayaran, pengiriman, dan akses Internet.

Asosiasi E-commerce Indonesia (Indonesia E-commerce Association/idEA) mencatat, hanya 20 persen dari total populasi Indonesia yang memiliki rekening bank. Dengan ketiadaan rekening ini akan menyulitkan pengguna jika hendak bertransaksi dengan kartu debit, Internet banking, mobile banking, sampai kartu kredit.

Menurut kisah salah satu tim humas idEA Marine Novita, yang juga menjabat sebagai General Manager OLX Property Indonesia, rata-rata petani di Medan masih menyimpan uang di rumah.

Pilihan Redaksi Internet 5G Bisa Ciptakan Industri Baru Startup Lokal YesBoss Raih Investasi Awal dari Tiga Investor Belanja Online Nantinya Bisa Pakai Foto Selfie Tahun Depan, Menkominfo Prediksi Ada 2 Startup Unicorn 2020, Rudiantara Punya Visi Cetak 1.000 Pengusaha Teknologi

Diperlukan peran serta semua pemangku kepentingan untuk mengajak warga memiliki rekening bank guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Masalah kedua adalah pengiriman. Di kota besar hal ini bisa disebut bukan lagi masalah besar, tetapi lain ceritanya dengan daerah pelosok.

Saat ini keberadaan perusahaan pengiriman memang sudah banyak, namun mereka masih mengalami kesulitan menjangkau pengiriman ke daerah pelosok lantaran infrastruktur transportasi yang tak mendukung.

Kendala besar terakhir ialah akses Internet yang masih jadi kendala di daerah non perkotaan. Pemerintah bersama perusahaan telekomunikasi perlu bersinergi memeratakan infrastruktur agar akses utama menuju ekonomi digital itu dapat terasa manfaatnya di kota lapis ketiga seperti Cirebon atau Pekalongan hingga ke daerah pelosok.

“Kalau di Jakarta mungkin cukup tapi di luar masih banyak yang lambat,” ujar Marine.

Dari sisi pelaku industri e-commerce, juga punya tugas besar mengedukasi pasar agar tak warga mau bertransaksi online meski tak melakukan kontak fisik dengan produk yang hendak dibeli.

Pelaku industri juga perlu menanamkan kepercayaan dalam berbelanja online dan menjami data serta privasi mereka tidak bocor ke publik. Marine berpendapat 42 persen pengguna e-commerce masih khawatir terhadap kualitas barang jika mereka belanja online.

Masih menurut Marine, sebanyak 40 persen pengguna yang khawatir dengan keamanan informasi finansial yang diberikan kepada sebuah platform e-commerce, seperti kartu kredit.

Di tahun 2015 ini, pemerintah mulai melakukan “campur tangan” terhadap industri e-commerce yang saat ini sedang berupaya menyusun roadmap dan Rancangan Peraturan Menteri (RPP) tentang E-commerce yang diharap bisa menguntungkan pelaku bisnis dan konsumen. (adt/eno)