Bertahan dari Serbuan E-Commerce Asing, Mungkinkah?

Aqmal Maulana, CNN Indonesia | Jumat, 22/01/2016 13:42 WIB
Sebagian pelaku e-commerce di Indonesia adalah perusahaan asing, perlu dibuatkan cara agar para pemain lokal bisa tetap bertahan. Pekerja memeriksa stok barang di Warehouse online store Zalora, Jakarta Timur, Rabu, 10 Desember 2014. CNN Indonesia/Safir Makki
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagian pelaku e-commerce di Indonesia adalah perusahaan asing, perlu dibuatkan cara agar para pemain lokal bisa tetap bertahan.

2015 adalah tahun di mana para e-commerce mulai matang dengan model bisnis yang mereka tawarkan. Di 2016 ini kurang lebih sama, bahkan bakal datang satu pemain asing besar lainnya di Indonesia, eBay.

Dari situ jelas terlihat bahwa industri e-commerce bakal didominasi pemain asing, ini jelas berbahaya. Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengaku sedang mencari cara agar pemain lokal bisa tetap bertahan.


"Kita masih meramu bagaimana cara mengatur ini semua, agar pemain-pemain e-commerce indonesia tetap bisa bertahan,” kata Daniel Tumiwa, ketua idEA.


Agar bisa melindungi pemain lokal, menurut Daniel, sejumlah aturan harus sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Standar SNI misalnya, atau peraturan perdangan dan perlindungan konsumen.

“Karena semua ini menentukan peta jalan e-commerce ke depan,” kata Daniel, yang juga menjabat sebagai CEO OLX Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sendiri sebenarnya sudah berancang-ancang untuk mengeluarkan aturan terkait e-commerce, salah satu alasannya ya untuk melindungi para pemain lokal, tapi bukan berarti anti terhadap pemain asing.

Ada tiga poin besar yang difokuskan Rudiantara pada roadmap e-commerce Indonesia yang bakal terbit akhir Januari 2016. Pertama soal pendanaa.


"Ini perlu diperhatikan sebab tiga segmen e-commerce tersebut tentunya memiliki kebutuhan dana yang berbeda. Sejauh ini pemerintah memang belum ada prioritas dana untuk sektor ini," katanya.

Kemudian poin selanjutnya seputar pajak. Rudiantara menginginkan ketegasan dari perlu atau tidaknya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalam e-commerce seperti capital market pada umumnya.

"Satu lagi, setidaknya kita harus bikin national payment gateway supaya lebih efisien bagi masyarakat soal transaksi," lanjut Rudiantara.

(eno)