Tak Cuma Netflix, Aturan Baru Dibuat untuk Situs Streaming
Aditya Panji | CNN Indonesia
Kamis, 28 Jan 2016 15:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah aksi korporasi Grup Telkom memblokir akses Internet terhadap Netflix, pemerintah mengatakan saat ini sedang menggarap kebijakan baru yang bisa mengatur konten pada layanan streaming video.
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Bidang Hukum, I Ketut Prihadi Kresna mengatakan, bahwa hal ini bukan hanya untuk Netflix, tetapi untuk layanan sejenis dalam arti yang berlangganan dan berbayar.
“Tujuan (regulasi baru ini) adalah untuk perlindungan konsumen atau pelanggan,” kata Ketut saat dihubungin CNNIndonesia.com.
Ketut belum bisa memastikan kapan kebijakan baru tersebut bakal disahkan. Ini membutuhkan waktu panjang mengingat pembicaraan harus dilakukan secara lintas kementerian dan akan dilakukan uji publik untuk meminta pendapat warga.
Nantinya, kebijakan tersebut bisa berupa peraturan menteri atau keputusan bersama antar kementerian.
Menurut rencana, perusahaan seperti Netflix akan dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang jika mereka hendak menyediakan layanan di Indonesia, wajib memiliki badan usaha tetap (BUT).
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, kebijakan baru ini dibuat karena layanan semacam Netflix belum bisa dijangkau oleh undang-undang yang berlaku seperti UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun UU Telekomunikasi.
Kebijakan seperti ini dinilai penting mengingat konten video diprediksi bakal jadi primadona di tengah tren akses Internet kecepatan tinggi.
Rudiantara menilai badan semacam Lembaga Sensor Film (LSF) akan kesulitan untuk melakukan sensor terhadap konten di Netflix yang jumlahnya sangat banyak. Biasanya, LSF melakukan sensor sebelum film tersebut didistribusikan di bioskop maupun stasiun televisi.
Netflix telah meluncurkan layanannya di Indonesia pada awal Januari 2016 dan di 130 negara lain. Karena ketiadaan sensor dari pemerintah, di sana masih tersedia konten yang menyajikan gambar ketelanjangan. (adt/adt)
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Bidang Hukum, I Ketut Prihadi Kresna mengatakan, bahwa hal ini bukan hanya untuk Netflix, tetapi untuk layanan sejenis dalam arti yang berlangganan dan berbayar.
“Tujuan (regulasi baru ini) adalah untuk perlindungan konsumen atau pelanggan,” kata Ketut saat dihubungin CNNIndonesia.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, kebijakan baru ini dibuat karena layanan semacam Netflix belum bisa dijangkau oleh undang-undang yang berlaku seperti UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun UU Telekomunikasi.
Kebijakan seperti ini dinilai penting mengingat konten video diprediksi bakal jadi primadona di tengah tren akses Internet kecepatan tinggi.
Rudiantara menilai badan semacam Lembaga Sensor Film (LSF) akan kesulitan untuk melakukan sensor terhadap konten di Netflix yang jumlahnya sangat banyak. Biasanya, LSF melakukan sensor sebelum film tersebut didistribusikan di bioskop maupun stasiun televisi.
Netflix telah meluncurkan layanannya di Indonesia pada awal Januari 2016 dan di 130 negara lain. Karena ketiadaan sensor dari pemerintah, di sana masih tersedia konten yang menyajikan gambar ketelanjangan. (adt/adt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK