Pemprov Bali Ancam Hentikan Uber dan GrabCar
Trisno Heriyanto | CNN Indonesia
Rabu, 24 Feb 2016 10:25 WIB
Denpasar, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Bali mengancam akan melarang moda transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, I Ketut Artika di Denpasar. Ia mengklaim mewakili para sopir yang keberatan dengan sistem transportasi tersebut.
Surat penolakan sudah diterima oleh Gubernur Bali Mangku Pastika. “Keputusannya nanti ada di tangan beliau," kata Artika.
Artika mengaku punya beragam alasan kuat untuk melarang Uber dan Grab Car beroperasi di Pulau Dewata, utamanya karena kedua layanan itu tidak memiliki izin operasional sebagai kendaraan transportasi.
“Kita tidak pernah mengeluarkan izin kepada Uber dan GrabCar. Selama ini kita hanya mengeluarkan izin kepada perusahaan yang berbadan hukum," ujarnya.
Sebelum itu DPRD Bali juga menyatakan penolakan terhadap Uber dan Grab Car dengan mengeluarkan surat pertanyatan keberatan.
Dalam surat resmi itu, DPRD meminta agar operasional dua moda transportasi berbasis online yakni Uber dan Grab Car di seluruh Bali disetop terlebih dahulu sambil menunggu hasil kerja Pokja Layanan Angkutan Umum berbasis internet, serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Surat DPRD Bali sudah kita sampaikan ke Gubernur. Kita tegas stop dulu Grab Car. Ini sikap DPRD Bali selaku wakil rakyat," kata Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama.
Hal serupa sebenarnya juga terjadi di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bersikeras melarang Uber jika mereka tidak mematuhi empat syarat yang diminta pemerintah.
Empat syarat yang dimaksud adalah:
1. Memiliki eksistensi legal (PMA/PT),
2. Membayar pajak (pajak pendapatan, pajak kendaraan),
3. Memiliki asuransi yang memadai, dan
4. Memastikan bahwa kendaraan mitra menjalani pengujian kendaraan bermotor (KIR).
"Kami masih dalam proses pemenuhan empat syarat itu. Seiring pemenuhan tersebut, kami akan tetap beroperasi seperti biasa. Pemerintah sudah tahu kok kita dalam proses pemenuhan itu," ungkap Arya saat ditemui CNN Indonesia di Kantor Uber, Jakarta Pusat, pada Senin (14/12) silam.
(antara)
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, I Ketut Artika di Denpasar. Ia mengklaim mewakili para sopir yang keberatan dengan sistem transportasi tersebut.
Surat penolakan sudah diterima oleh Gubernur Bali Mangku Pastika. “Keputusannya nanti ada di tangan beliau," kata Artika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita tidak pernah mengeluarkan izin kepada Uber dan GrabCar. Selama ini kita hanya mengeluarkan izin kepada perusahaan yang berbadan hukum," ujarnya.
Dalam surat resmi itu, DPRD meminta agar operasional dua moda transportasi berbasis online yakni Uber dan Grab Car di seluruh Bali disetop terlebih dahulu sambil menunggu hasil kerja Pokja Layanan Angkutan Umum berbasis internet, serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Surat DPRD Bali sudah kita sampaikan ke Gubernur. Kita tegas stop dulu Grab Car. Ini sikap DPRD Bali selaku wakil rakyat," kata Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama.
Hal serupa sebenarnya juga terjadi di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bersikeras melarang Uber jika mereka tidak mematuhi empat syarat yang diminta pemerintah.
Empat syarat yang dimaksud adalah:
1. Memiliki eksistensi legal (PMA/PT),
2. Membayar pajak (pajak pendapatan, pajak kendaraan),
3. Memiliki asuransi yang memadai, dan
4. Memastikan bahwa kendaraan mitra menjalani pengujian kendaraan bermotor (KIR).
"Kami masih dalam proses pemenuhan empat syarat itu. Seiring pemenuhan tersebut, kami akan tetap beroperasi seperti biasa. Pemerintah sudah tahu kok kita dalam proses pemenuhan itu," ungkap Arya saat ditemui CNN Indonesia di Kantor Uber, Jakarta Pusat, pada Senin (14/12) silam.
(antara)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK