Masa Transisi Uber dan GrabCar Berlaku, Apa Artinya?

Aditya Panji , CNN Indonesia | Kamis, 24/03/2016 20:15 WIB
Masa Transisi Uber dan GrabCar Berlaku, Apa Artinya? Pemerintah memberlakukan masa transisi terhadap Uber dan GrabCar yang berarti dua perusahaan itu harus memenuhi segala regulasi dari pemerintah. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam rapat terakhir antara tiga menteri dengan perwakilan Uber dan GrabCar, Kamis (23/3) di Jakarta, pemerintah telah memberlakukan masa transisi untuk kedua perusahaan itu. Apa artinya?

Masa transisi ini berlaku mulai hari ini sampai 31 Mei 2016. Ini adalah waktu bagi Uber dan GrabCar untuk berbenah diri dan mematuhi segala peraturan yang diminta pemerintah agar tetap bisa beroperasi di Indonesia.

Pertama, dua perusahaan itu diwajibkan memiliki badan usaha tetap agar bisa menjalankan usahanya di Indonesia. Ini mempertegas kedua perusahaan itu hanya membangun kantor perwakilan.

Kedua, Uber dan GrabCar masih diizinkan beroperasi di kota operasional. Namun, keduanya tidak diizinkan melakukan ekspansi seperti menambah mitra pengemudi maupun armada.


Ketiga, karena Uber dan GrabCar telah memilih untuk menjadi perusahaan penyedia aplikasi, maka mereka diharuskan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan rental atau koperasi (badan hukum) yang menyediakan mobil angkutan.

Pemerintah tidak mempermasalahkan mobil pelat hitam yang nantinya digunakan Uber atau GrabCar yang bekerja sama dengan perusahaan rental. Yang pasti, kata Jonan, mobil-mobil itu harus melalui uji KIR terlebih dahulu.

Keempat, Uber dan Grab bersama perusahaan atau koperasi yang jadi mitranya harus menjalani prosedur seperti pendaftaran kendaraan, uji kelaikan kendaraan (KIR), dan tujuh peraturan lain.

"Koperasi tersebut nantinya yang akan mewadahi para pengemudi GrabCar dan Uber," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, JA Barata.


Ia melanjutkan, para pengemudi yang tergabung dalam koperasi harus memiliki SIM A Umum. Karena koperasi tersebut menjalankan usaha angkutan umum rental, dengan demikian kendaraan bisa beroperasi dengan plat nomor hitam (tidak perlu pelat kuning).

Pemerintah memberi waktu bagi dua perusahaan ini untuk menyelesaikan semua izin di atas sampai 31 Mei 2016. Jika sampai pada waktu yang ditentukan, perizinan belum juga bisa diselesaikan, GrabCar dan Uber akan dilarang beroperasi tanpa toleransi.