Telkomsel Merasa Dirugikan Penurunan Biaya Interkoneksi

Ervina Anggraini | CNN Indonesia
Jumat, 19 Agu 2016 22:18 WIB
Rencana pemerintah memberlakuan biaya interkoneksi simetris untuk semua operator mendapat reaksi negatif dari Telkomsel.
Seorang pelanggan sedang dilayani di pusat layanan Telkomsel GraPari di Jakarta. (Dok. Telkomsel)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah memberlakuan biaya interkoneksi simetris untuk semua operator mendapat reaksi negatif dari Telkomsel. Upaya operator pelat merah memperluas cakupan layanan dirasa tidak dilakukan oleh operator lain.

VP Corporate Communication Telkomsel Adita Irawati mengklaim sejauh ini hanya Telkomsel yang berkomitmen melakukan pembangunan di daerah pedalaman hingga perbatasan.

"Kami merasa sampai saat ini masih sendirian melakukan pembangunan. Ada komitmen hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dan diterapkan oleh operator secara proporsional, bukan sebatas mencari keuntungan,” ungkap Adita dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditambahkannya, kasus masyarakat di Pulau Sebatik dan Natuna yang mendapatkan sinyal dari operator Malaysia menunjukkan lemahnya kedaulatan Indonesia. Operator sadar jika biaya operasional dan perawatan di daerah perbatasan tidak ada nilai bisnisnya, sehingga mengesampingkan pembangunan di area tersebut.


Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memberlakukan tarif interkoneksi sebesar Rp204, atau turun 26 persen dari sebelumnya. Ini menurut rencana berlaku pada 1 September 2016 dan telah diinformasikan dalam Surat Edaran Kominfo No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/2016.

Sekjen Pusat Kajian Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung Ridwan Effendi menyebut pemerintah seharusnya melihat dampak ketidakseragaman kewajiban pembangunan sebelum memunculkan wacana penurunan biaya interkoneksi menjadi Rp 204.

"Selama operator tidak diberikan kewajiban pembangunan yang sama, maka variasi harga pokok produksi layanan menjadi tinggi sehingga memicu terjadinya perang tarif," pungkasnya.


Ditambahkannya, kondisi ini akan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga berdampak negatif bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Sekadar ilustrasi, hingga akhir semester I 2016 pendapat Telkom mencapai Rp 56 triliun, dengan pendapatan interkoneksi sebesar 6 persen atau setara dengan Rp 3,36 miliar. Jika pemerintah menurunkan biaya interkoneksi sebesar 26 persen, maka induk perusahaan Telkomsel ini kemungkinan akan kehilangan pemasukan sebesar Rp 873,6 juta. (adt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER