Penurunan Biaya Interkoneksi Tak Berarti Turunkan Tarif Ritel

Ervina Anggraini, CNN Indonesia | Jumat, 26/08/2016 04:01 WIB
Penurunan Biaya Interkoneksi Tak Berarti Turunkan Tarif Ritel Combat BTS Telkomsel yang dipasang di Kalabahi, Kabupaten Alor, NTT. (CNN Indonesia/ Susetyo Dwi Prihadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menurunkan biaya interkoneksi sebesar 26 persen mengundang pro kontrak di kalangan operator telekomunikasi.

Melalui Surat Edaran Kemkominfo No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/2016, rencananya biaya interkoneksi yang baru akan diberlakuan pada 1 September nanti.

Menanggapi hal tersebut Presiden Direktur Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan penurunan biaya interkoneksi hanya berimplikasi kecil terhadap tarif ritel. Menurutnya, penurunan tarif tidak akan signifikan jika dikaitkan dengan tingkat kompetisi antar operator.


"Tarif retil yang berlaku saat ini di kisaran Rp1.000-Rp1.200 per menit dengan komponen retil sebesar 15 persen. Sementara parameter perhitungan biaya interkoneksi yang digunakan pemerintah berada di angka koefisien 0,1" kata Ririek disela rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (25/8).
Lebih lanjut dia mengatakan seharusnya parameter perhitungan biaya interkoneksi berada di kisaran koefisien 0,8-1,2. Dengan begitu, perhitungan biaya interkoneksi semestinya ditetapkan bukan Rp204, tetapi Rp285 agar sesuai dengan cost recovery masing-masing operator.

Penurunan biaya interkoneksi menurutnya berimplikasi sangat kecil karena hanya menurunkan tarif retil sebesar 1,8 persen. Hal ini disebut tidak dapat memicu kompetisi bisnis bagi operator yang sudah menyediakan layanan hingga ke daerah pelosok dan perbatasan.

"Hingga saat ini kami berkomitmen untuk menyediakan layanan di pelosok daerah melalui 120 ribu BTS yang menjangkau lebih dari 95 persen populasi. Meski hitungan bisnisnya tidak ada, kami tetap harus memenuhi komitmen untuk menyediakan layanan," imbuhnya.

Sementara menurutnya, hal serupa justru tidak dilakukan oleh operator selain Telkom dan Telkomsel. Tingginya biaya penyediaan jaringan diakui tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh operator.

Menanggapi hal ini anggota Komisi I Fraksi PAN Budi Youyastri mengatakan penurunan biaya interkoneksi hanya akan menguntungkan pelanggan di Pulau Jawa saja, bukan keseluruhan pelanggan di Indonesia.
"Rancangan yang ada sekarang berpotensi merugikan Telkomsel sebagai satu-satunya operator yang mengeluarkan biaya pembangunan hingga ke seluruh daerah," ucap Budi sesaat setelah rapat.

Penurunan biaya interkoneksi disebut Budi berpeluang besar menurunkan pembangunan Telkomsel karena berkurangnya biaya. Sementara di sisi lain operator lain berdalih melakukan efisiensi dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada.

Menanggapi hal tersebut Wakil Direktur Hutchison Tri Indonesia M Danny Buldansyah mengakui jika ada operator yang sudah membangun BTS tetapi harus mematikan akses layanan di satu daerah.

Tanpa menyebut operator yang dimaksud, menurutnya hal itu dilakukan karena tidak ada keuntungan dari segi bisnis bagi perusahaan.

"Hitungan biaya penyediaan layanan saat membangun tidak sebanding dengan pendapatan sehingga operator memilih untuk mematikan BTS yang sudah ada," pungkas Danny.

Diakuinya, penurunan biaya interkoneksi tidak serta merta memberikan dampak bagi penetapan tarif retil. Di sisi lain, pelaku industri justru bisa menetapkan layanan yang lebih variatif untuk memicu persaingan bisnis.
(rel/rel)