Poin-poin Penting Peta Jalan E-commerce Indonesia

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 10/11/2016 21:45 WIB
Poin-poin Penting Peta Jalan E-commerce Indonesia Menkominfo Rudiantara (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid ke-14 yang sorotan utamanya menyoal roadmap atau peta jalan bagi sektor e-commerce di Indonesia.

“Sebagai informasi, hari ini Indonesia adalah salah satu pengguna internert terbesar di dunia sebesar 93,4 juta orang (2015,red), pengguna smarphone mencapai 71 juta orang. Dengan potensi yang dimiliki, ditargetkan akan tercipta sekitar 1.000 teknopreneur dan valuasi bisnisnya kurang lebih US$10 miliar,” kata Sekertaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Negara.

Pramono menambahkan bahwa peta jalan e-commerce ini akan tertuang dalam bentuk peraturan presiden dalam waktu dekat dengan tujuan utama agar Indonesia di tahun 2020 menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.


Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan tujuan pemerintah membuat kebijakan diperuntukkan bagi players. Jadi players dilibatkan dari awal.

Adapun poin-poin penting dari roadmap e-Commerce di Indonesia ini adalah

I. Pendidikan atau talent.

Rudiantara mengatakan selama ini Indonesia kekurangan sort of talents dibandingkan negara tetangga, Singapura. Bahkan negara itu mengiming-imingi anak muda Indonesia sekolah di sana diberikan beasiswa bahkan nantinya diberikan warga negara.

“Sementara itu, kita tahu startup yang besar-besar di Indonesia, seperti Gojek, Tokopedia,  harus melihat ke negara Asia Selatan. Tapi beruntung mereka dibawa ke Indonesia, at least belanjanya dengan Rupiah,” ujarnya.

Kemudiaan nanti juga salah satu inisiatif untuk menghasilan sumber daya manusia yang mumpuni adalah memasukan coding pada ke kurikulum SMK di Indonesia.

“Ini sudah dibicarakan dengan Menteri Pendidikan. Banyak aktivitas-aktivitas atraupun inisiatif-inisiatif issues tentang talent ini. Ini saya sampaikan salah satunya,” kata dia.

II. Pendanan

1. KUR untuk tenant pengembangan platform.
2. Hibah untuk inkubator bisnis yang akan membimbing/mendampingi start-up.
3. Dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform.
4. Angel capital, yang diperlukan saat start-up masih berada dalam tahap valley of death (usaha masih merugi) dalam tahap komersialisasi.
Seed capital dari Bapak Angkat.
5. Crowdfunding, yaitu pendanaan alternatif yang dananya dihimpun dari kelompok/komunitas tertentu atau masyarakat luas.

“Startup baru tidak bisa diberi pinjaman, karena baru berdiri. Belum ada cash flow diberi pinjaman, bulan depan sudah harus mulai nyicil,” katanya.

III. Pajak

“Perpajakan tadi pak Darmin sampaikan kenapa ini penting? kita berharap nantinya ada sistem perpajkan yang mudah, karena kcenderungannya kalau bayar lebh murah, orang bayar pajak.” sebut Rudiantara.

Tetapi bagaimana nanti membayarnya, berapa besarannya tentu jadi otoritas fiskal yang akan mengeluarkan dan pentingnya ini akan didorong terus, terutama pemerintah ingin memberikan level playing field, baik kepada pemain OTT internasional ataupun pemain nasional.

“Itulah kenapa kami dengan Kemenkeu terus mengejar Mr. G (Google) untuk duduk sama-sama dan bayar pajak, agar ada level flying field. masa kawan-kawan kita dalam negeri bayar pajak, tapi dari luar negeri tidak bayar pajak? harus,” tegasnya.

IV. Perlindungan Konsumen

Harmonisasi regulasi yang menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa. Pengembangan national payment gateway secara bertahap.

“Jangan sampai nanti beli ponsel pakai boks tapi yg datang sabun. Itu perlu diakreditasi billing systemnya, sosialisasi kepada masyaraktnya, dan sebagainya,” Rudiantara menjelaskan.

V. Keamanan Siber

Kemenkominfo fokus pada tiga kritikal sektor yang sekarang sedang disiapkan, sektor keuangan perbankan, energi dan transportasi.

Menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan meningkatkan public awareness tentang kejahatan dunia maya serta menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.

VI. Logistik

1. Meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman.
2. Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional.
3. Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-Commerce.
4. Mengembangkan Sistem Logistik dari Desa ke Kota dengan sinergitas antara pasar, terminal, komoditi, dan pasar induk, pusat distribusi regional, dan pengaturan transportasi desa dan kota.


(tyo)