Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan hasil konsultasi publik tak akan berpengaruh banyak dalam membuat ketentuan lelang frekuensi. Rudiantara ingin kepadatan pelanggan jaringan 4G di perkotaan segera terurai.
Meski mengaku belum melihat hasil konsultasi publik, Rudiantara berani menyebut rencana lelang frekuensi oleh pemerintah di frekuensi 2,1GHz dan 2,3GHz tak akan banyak berpengaruh.
"Saya belum tahu hasil konsultasi publik, tapi tetap pertengahan tahun tendernya," dalih Rudiantara saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (3/4).
Hasil konsultasi publik mengenai lelang frekuensi sendiri memang belum diumumkan oleh Kemenkominfo hingga hari ini. Padahal tahapan ini sudah selesai sejak 5 Maret 2017 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan Rudiantara ini sontak mendapat sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu anggotanya, Alamsyah Saragih, menilai kementerian yang dipimpin Rudiantara wajib menjelaskan alasan hasil konsultasi publik belum diumumkan sampai sekarang.
"Kominfo harusnya bisa menjelaskan alasannya kenapa diterima, ditolak sebagian atau seluruhnya. Bagaimanapun tak semua masukan harus diterima. Yang terpenting dijelaskan mengapa ditolak dan mengapa diterima masukan dari masyarakat tersebut," terang Alamsyah
Menanggapi pernyataan itu, Rudiantara terkesan santai. Ia bahkan melempar pertanyaan mengenai nasib hasil konsultasi publik lelang frekuensi 2,1GHz dan 2,3GHz ke Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Rudiantara mengatakan rencana lelang frekuensi 2,1GHz dan 2,3GHz untuk mengakali kepadatan pengguna 4G di wilayah perkotaan.
"Sekarang coba saja 4G di beberapa wilayah Jakarta sudah lelet. Bedasarkan survei 4G itu harusnya rata-rata 7Mbps tapi sekarang berapa coba.
Nah nanti kalau ditambah 2,1GHz dan 2,3GHz akan naik lagi (kecepatannya)," pungkas Rudiantara.