Upah Perempuan Lebih Rendah, Google Digugat Pemerintah AS
CNN Indonesia
Senin, 10 Apr 2017 22:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Departemen Tenaga Kerja AS pada Januari lalu melayangkan gugatan kepada Google atas dugaan ketidah patuhan audit. Pemerintah AS beranggapan Google menyembunyikan informasi terkait adanya kesenjangan kompensasi karyawannya.
Pemerintah mengklaim telah menemukan adanya kesenjangan pembayaran kompensasi secara sistemik antara pekerja perempuan dan laki-laki.
Direktur Regional Janette Wipper kepada The Guardian menjelaskan bahwa Google diketahui membayar upah lebih rendah pada pekerja perempuannya.
"Kami menemukan adanya perbedaan kompensasi sistemik antara pekerja perempuan dan laki-laki," ucap Janetter saat bersaksi di pengadilan, Jumat (7/4).
Sementara itu, Janet Herold pengacara pemerintah memastikan hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. "Departemen Tenaga Kerja telah menerima bukti-bukti kuat adanya diskriminasi yang sangat signifikan untuk jabatan-jabatan paling umum di kantor pusat Google," imbuh Janet.
Ia menegaskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang teknologi cukup ekstrim.
Namun begitu, Google membantah keras tuduhan ketidakadilan tersebut. Perusahan mengklaim tidak memiliki celah kesenjangan pembayaran upah terkait isu gender.
Terlepas dari isu kesenjangan upah, perusahaan teknologi seperti Google justru masih harus meningkatkan kepercayaan terkait isu pelecehan seksual yang kerap dihadapi karyawan perempuan.
Gugatan ini berawal saat Departemen Tenaga Kerja AS meminta Google menyerahkan beberapa data terkait kompensasi karyawan selama September 2015 untuk proses audit. Pihak perusahan menolak memberikan data gaji dan dokumen yang diminta dengan alasan privasi.
Google merupakan salah satu kontraktor federal sehingga pemerintah menganggap memiliki hak untuk memeriksa catatan dan informasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum setempat. Sebagai bagian dari tinjauan kepatuhan, tahun lalu pemerintah juga meminta data riwayat gaji lengkap dengan informasi kontak karyawan Google.
Namun pihak perusahaan berulang kali menolak menyerahkan data yang diminta, sementara hal itu dianggap sebagai pelanggaran kewajiban kontrak dengan pemerintah federal.
Lisa Barnett Sween, salah satu pengacara Google dalam kesaksiannya mengatakan upaya pemerintah meminta data karyawan tidak ada relevansinya dengan tinjauan kepatuhan pemerintah.
"Tuntutan ini merupakan pelanggaran konstitusional amandemen, karena perusahaan memiliki hak melindungi data-data rahasia,' ungkap Lisa.
Raksasa teknologi ini mengkalim baru-baru ini mereka telah menambal kesenjangan gaji antara karyawan perempuan dan laki-laki secara global, serta telah memberikan upah yang sama tanpa memandang gender dan ras di Amerika Serikat.
Isu kesenjangan upah bukan haru kali ini saja terjadi, sebelumnya juga sempat menimpa Oracle. Pemerintah menganggap Oracle membayar gaji karyawan kulit putih lebih besar ketimbang ras lain.
Pemerintah mengklaim telah menemukan adanya kesenjangan pembayaran kompensasi secara sistemik antara pekerja perempuan dan laki-laki.
Direktur Regional Janette Wipper kepada The Guardian menjelaskan bahwa Google diketahui membayar upah lebih rendah pada pekerja perempuannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Janet Herold pengacara pemerintah memastikan hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. "Departemen Tenaga Kerja telah menerima bukti-bukti kuat adanya diskriminasi yang sangat signifikan untuk jabatan-jabatan paling umum di kantor pusat Google," imbuh Janet.
Namun begitu, Google membantah keras tuduhan ketidakadilan tersebut. Perusahan mengklaim tidak memiliki celah kesenjangan pembayaran upah terkait isu gender.
Terlepas dari isu kesenjangan upah, perusahaan teknologi seperti Google justru masih harus meningkatkan kepercayaan terkait isu pelecehan seksual yang kerap dihadapi karyawan perempuan.
Gugatan ini berawal saat Departemen Tenaga Kerja AS meminta Google menyerahkan beberapa data terkait kompensasi karyawan selama September 2015 untuk proses audit. Pihak perusahan menolak memberikan data gaji dan dokumen yang diminta dengan alasan privasi.
Google merupakan salah satu kontraktor federal sehingga pemerintah menganggap memiliki hak untuk memeriksa catatan dan informasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum setempat. Sebagai bagian dari tinjauan kepatuhan, tahun lalu pemerintah juga meminta data riwayat gaji lengkap dengan informasi kontak karyawan Google.
Namun pihak perusahaan berulang kali menolak menyerahkan data yang diminta, sementara hal itu dianggap sebagai pelanggaran kewajiban kontrak dengan pemerintah federal.
Lisa Barnett Sween, salah satu pengacara Google dalam kesaksiannya mengatakan upaya pemerintah meminta data karyawan tidak ada relevansinya dengan tinjauan kepatuhan pemerintah.
"Tuntutan ini merupakan pelanggaran konstitusional amandemen, karena perusahaan memiliki hak melindungi data-data rahasia,' ungkap Lisa.
Raksasa teknologi ini mengkalim baru-baru ini mereka telah menambal kesenjangan gaji antara karyawan perempuan dan laki-laki secara global, serta telah memberikan upah yang sama tanpa memandang gender dan ras di Amerika Serikat.
Isu kesenjangan upah bukan haru kali ini saja terjadi, sebelumnya juga sempat menimpa Oracle. Pemerintah menganggap Oracle membayar gaji karyawan kulit putih lebih besar ketimbang ras lain.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK