Akses Telegram Akan Dibuka Jika Penuhi SOP Tangkal Terorisme

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Selasa, 18/07/2017 23:04 WIB
Akses Telegram Akan Dibuka Jika Penuhi SOP Tangkal Terorisme Menkominfo Rudiantara menegaskan akan membuka akses Telegram jika secara kooperatif memenuhi persyaratan pemerintah. (Foto: AFP PHOTO / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jajarannya akan membuka blokir web Telegram apabila sudah menemukan detil Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat untuk menangkal terorisme.

"Kalau menginginkan dibuka secepatnya, kami rapikan masalah koridor untuk penapisannya. Begitu SOP tersedia, langsung cepat dibuka," ujar Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7).

Rudiantara berkata detil SOP penangkalan penyalahgunaan nantinya diterapkan bagi aplikasi Telegram di telepon genggam dan aplikasi atau media sosial lainnya. Ia menegaskan, langkah yang diambil saat ini berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).


Kominfo resmi memblokir web Telegram sejak Jumat (14/7) sore sebab layanan komunikasi online ini dianggap kerap digunakan teroris. Teror awal tahun lalu bahkan disebut Rudi dipersiapkan melalui Telegram.

Web Telegram menjadi yang pertama diblokir sebab dapat menyembunyikan identitas teroris yang menjadi pengguna. Selain itu, Telegram versi web juga menampung lebih banyak pengguna dalam satu forum dibandingkan aplikasi pesan singkat lainnya.

Telegram merupakan aplikasi layanan instan buatan Pavel Durov asal Rusia. Telegram dikenal sebagai layanan pesan instan dengan tingkat keamanan yang tinggi berkat sistem enkripsi end-to-end untuk percakapannya.

Tak Berniat Menutup Medsos

Di sisi lain, Rudiantara membantah niat pemerintah untuk menutup semua media sosial yang ada seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan Instagram terkait penyebaran konten radikalisme dan terorisme.

"Kami berikan koridornya saja yang paling bagus adalah self censoring yang bisa dilakukan dengan script tertentu," tuturnya.

Padahal sebelumnya, pria yang kerap disapa Chief RA menyatakan penghentian layanan media sosial menjadi langkah terakhir pemerintah apabila penyedia layanan tak bekerja sama untuk menutup ruang penyebaran konten hoax dan radikalisme.

Hal inilah yang kemudian dikritik banyak pihak. Salah satunya ialah Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli mengingatkan, Presiden Joko Widodo merupakan salah seorang pengguna dan sosok populer di media sosial.

Jokowi diketahui kerap membuat dan mengunggah video blog (vlog) di Youtube dan memiliki akun resmi di Facebook, Twitter, dan Instagram.

Zulkifli menyatakan, pernyataan mengenai wacana penutupan media sosial nantinya dapat mempengaruhi bahkan merugikan presiden.

Namun, Rudiantara menegaskan pemerintah tidak punya intensi memblokir medsos di Indonesia. Pemerintah hanya meminta peran aktif masyarakat dan penyedia layanan secara kooperatif melawan penyalahgunaan media sosial.

"Yang penting ada keinginan dari semua pihak untuk memitigasi agar memastikan kita tidak terpapar konten negatif, masyarakat juga senang," Rudiantara menegaskan. (evn/evn)