Kominfo Akan Intervensi Jika Operator Tak Mau Konsolidasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan menunjuk direktorat kementeriannya untuk intervensi untuk memuluskan proses konsolidasi. Hal ini dilakukan jika proses konsolidasi operator broadband wireless access (BWA) tak menemui titik terang.

Rudiantara mengatakan konsolidasi pada dasarnya tak bisa dipaksakan. Menurutnya hanya pendekatan bisnis yang sesuai dalam proses tersebut.

Namun ia tak menolak apabila peran pemerintah dibutuhkan. Rudiantara berencana mengutus Direktorat Penyelenggara Pos dan Informatika untuk mengurus intervensi tersebut.

Lihat juga: Operator Pertanyakan Desakan Konsilidasi oleh Pemerintah

"Pemerintah akan intervensi segera, intervensi bukan saya tapi direktorat pengendalian, apakah PPI atau frekuensi," ucap Rudiantara yang ditemui di Gedung Kemenkominfo, Kamis (27/7).

Pernyataan intervensi pemerintah ini menyusul kesulitan yang dihadapi operator BWA. Mereka mengaku buntu dalam mencari kata sepakat dalam proses konsolidasi.

Rudiantara sebelumnya mengancam akan mencabut izin operasional operator telekomunikasi yang enggan berkonsolidasi. Untuk menegaskan niatnya tersebut, pemerintah berencana menetapkan peraturan menteri.

Lihat juga: ATSI Nilai Perlu Insentif Agar Operator Mau Konsolidasi

Kendati demikian Rudiantara mengingatkan pencabutan izin perlu proses sehingga tak bisa dilakukan sembarangan. Namun ia menekankan kembali agar operator segera melakukan konsolidasi demi efisiensi operasional.

"Saya itu beri opsi ini untuk cut loss, kalau orang rugi tidak mau dibantu ya mau bagaimana lagi," sambungnya.

Kemenkominfo di bawah Rudiantara sudah lama mengutarakan keinginannya untuk merampingkan jumlah operator telekomunikasi baik seluler maupun BWA di Indonesia. Banyaknya operator dinilai menyebabkan inefisiensi di industri telekomunikasi.