Demi Transparansi, Iklan Politik Bakal Ditandai di Twitter

Jakarta, CNN Indonesia -- Twitter mengumumkan akan melabeli iklan politik yang ditayangkan di platformnya. Tak cuma iklannya yang akan ditandai, tapi pengguna juga bakal bisa melihat siapa yang membuat iklan dan berapa uang yang dihabiskan untuk beriklan.

"Dalam beberapa minggu ke depan kami akan meluncurkan pusat transparansi terdepan di industri yang akan memberikan kejelasan bagi siapa saja soal siapa yang beriklan di Twitter, detil yang ada dibalik iklan itu, dan alat untuk berbagi umpan balikdengan kami," jelas General Manager for Revenue Product Twitter, Bruce Falck dalam tulisan di blog-nya. 

Umpan balik yang dimaksud adalah terkait reaksi pengguna apakah mereka menyukai iklan tersebut atau tidak untuk tiap iklan yang muncul di Twitter. Dengan demikian, Twitter bisa memberikan iklan yang lebih relevan.

Lihat juga: Gara-gara Facebook, Pria Palestina Ditangkap Polisi Israel

Saat dikonfirmasi ke pihak Twitter Indonesia, menurutnya layanan ini baru tersedia di Amerika Serikat dan belum bisa diakses oleh pengguna di Indoensia. Masih belum jelas kapan fitur ini akan datang ke Indonesia. Pasalnya, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi berbagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tentu akan meramaikan belanja iklan politik di media sosial.

Transparansi

Twitter juga akan menempatkan titik ungu pada iklan politik yang merujuk pada kandidat tertentu. Twitter juga akan menyertakan keterangan untuk mengidentifikasi akun mana yang melakukan cuitan berbayar itu.

Inisiatif untuk membuka data iklan sebenarnya tak hanya diterapkan untuk iklan politik saja, tapi berlaku untuk semua iklan yang tayang di Twitter. Tapi, hanya iklan politik saja yang akan diberi titik ungu.

Lihat juga: Twitter Uji Fitur 'Baca Nanti' untuk Simpan Kicauan

Daftar semua iklan yang ada di Twitter, jumlah uang yang dikeluarkan, dan informasi mengenai organisasi atau individu yang membiayai iklan tersebut, akan bisa diakses pengguna pada Pusat Transparansi Twitter.

Falck juga menyebutkan kalau perusahannya akan memberikan ketentuan yang lebih ketat soal siapa yang bisa menggunakan iklan seperti ini dan membatasi pilihan target iklan.

Sebenarnya inisiatif ini sudah pernah diterapkan Twitter pada 2011. Twitter memberikan indikator ungu pada iklan politik. Saat mouse pengguna diarahkan ke indikator ini, mereka bisa melihat seluruh keterangan terkait iklan tersebut.

"Twitter adalah satu-satunya platform yang menyetel standar ini. Tapi tanpa dukungan pemerintah, perusahaan terpaksa menyerah pada arahan industri dan tuntutan pengiklan, untuk mengurangi transparansi," jelas Adam Sharp, mantan Kepala Pemberitaan, Pemerintah, dan Pemilihan di Twitter, seperti dikutip CNN. 

Gara-gara Rusia

Pengumuman ini dibuat menyusul kasus yang dihadapi Twitter dan media sosial lain soal pembelian iklan besar-besaran oleh Rusia yang berusaha ikut campur dalam politik Amerika.

Lihat juga: Cuitan di Twitter Kini Bisa 280 Karakter

Meski demikian tak jelas apakah pedoman baru ini bisa segera mencegah iklan masif seperti itu atau tidak.

Sebab, dalam kasus iklan Rusia itu, kebanyakan iklan yang dibuat tidak mengarah pada kandidat tertentu. Tapi iklan yang berkaitan dengan suatu isu, misal soal ras, pengungsi, pengendalian imigran dan pembatasan senjata. Hal inilah yang menurut Falck membuat iklan-iklan itu lebih sulit untuk dibedakan.

"Saat ini tak ada definisi yang jelas di industri soal iklan berbasis isu," tulisnya. "Tapi kami akan bekerjasama dengan perusahaan rekanan, pemimpin industri lainnya, pembuat kebijakan, dan rekan iklan untuk memberi batasan yang jelas untuk iklan semacam ini."

Lihat juga: 'Hulk' Tak Sengaja Bocorkan 'Thor: Ragnarok' di Instagram

Awal bulan ini Twitter mengumumkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 200 akun yang terhubung dengan Internet Research Agency. Ini adalah ladang bayangan raksasa Rusia yang berhubungan dengan Kremlin.

Twitter jadi yang pertama yang memberikan rencana komprehensif mengenai fitur pengungkapan iklan politik. Facebook dan Google yang juga menghadapi isu serupa masih belum memberi pernyataan. (eks)