Dukcapil Klaim Tak Ada Kebocoran dan Penjualan Data ke Asing
Kustin Ayuwuragil | CNN Indonesia
Kamis, 15 Mar 2018 08:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dirjen Dukcapil Zudan Arif akhirnya menjawab isu mengenai kebocoran data kependudukan dan penjualan data tersebut pada asing. Zudan memastikan bahwa sistemnya tidak bocor dan tak ada penjualan data pada pihak lain.
Zudan menceritakan respons Dukcapil saat pertama kali mendengar isu bahwa seorang pengguna Indosat Ooreedoo melaporkan NIK dan KK-nya digunakan 50 nomor lebih. Dia mengatakan Dukcapil langsung berkoordinasi dengan Indosat untuk mengecek traffic dan log data centernya.
"Kejadiannya di Jawa Tengah dari seorang ibu yang tidak bisa mendaftar kartu prabayar kemudian menyerahkan NIK dan KKnya kepada outlet. Kemudian outlet itu yang mendaftarkan. Dari indosat kemudian tracking down ke daerah. Kemudian ternyata NIK dan KK itu digunakan untuk mendaftarkan yang lain," papar Zudan di Jakarta, Rabu (14/3).
Zudan menambahkan bahwa Dukcapil dan semua operator menjalin kerjasama host to host melalui Virtual Private Network (VPN). Jaringan khusus tersebut digunakan untuk lalu lintas transaksi data sehingga menurutnya kecil kemungkinan untuk bocor.
Transaksi data antara operator dengan Dukcapil yang terjadi hanyalah NIK dan KK. Data tersebut digunakan sebagai validator.
"Data ini menjadi pintu masuk bagi operator untuk memvalidasi nomor handphone itu bersesuaian dengan NIK dan KK, jika sesuai terjawab teregistrasi. Bila tidak sesuai, NIK salah, KK salah, NIK dan KK tidak sesuai. Tidak ada data lain yang digunakan sebagai alat verifikasi," lanjutnya.
Selain sistem tersebut, Dukcapil juga mengaplikasikan sistem keamanan berlapis untuk memasuki data centernya. Pengecekan juga selalu dilakukan di data center tersebut.
"Setiap siapapun yang masuk ke data center itu melalui tiga kali pindai sidik jari. Pertama ke teras, masuk ke pintu kedua ada serambinya, kemudian masuk ke pintu ketiga ke data center semuanya pakai sidik jari," Zudan menegaskan.
Meski sistemnya diklaim tak ada kebocoran, Zudan meminta masyarakat untuk mengurangi pamer di dunia maya jika itu mengumbar data-data sensitif seperti NIK dan KK. Sebab, dari sanalah data sensitif tersebut kemungkinan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.
"Perilaku kita yang sering show off dengan dokumen kependudukan itu kita kurangi, aliran eksistensialis harus kita kurangi," tutupnya.
Kominfo pun mengumumkan sebanyak 351.595.558 kartu prabayar telah diregistrasi ulang per Rabu, (14/2) pukul 07.00 WIB. Jumlah tersebut memang sudah mendekati ekspektasi 360 juta pengguna. Namun, masih ada beberapa juta nomor yang belum melakukan registrasi.
"Kalau memang nomor diperlukan, sebaiknya segera saja diregistrasi. Karena itu artinya tidak ada jaminan nomornya itu kemudian akan bisa digunakan lagi," tambah Ramli.
Diketahui, Kominfo menggunakan pemblokiran bertahap dalam mewajibkan pengguna kartu SIM melakukan registrasi prabayar. Pada tahap pertama yaitu 1-31 Maret, operator akan memblokir layanan telepon dan SMS keluar pada nomor-nomor yang belum melakukan registrasi.
Pada tahap kedua yakni tanggal 1-30 April 2018, pemblokiran layanan telepon dan SMS masih akan dilakukan. Pada tahapan terakhir yaitu 1 Mei, semua layanan hingga data internet diblokir. (age)
Zudan menceritakan respons Dukcapil saat pertama kali mendengar isu bahwa seorang pengguna Indosat Ooreedoo melaporkan NIK dan KK-nya digunakan 50 nomor lebih. Dia mengatakan Dukcapil langsung berkoordinasi dengan Indosat untuk mengecek traffic dan log data centernya.
"Kejadiannya di Jawa Tengah dari seorang ibu yang tidak bisa mendaftar kartu prabayar kemudian menyerahkan NIK dan KKnya kepada outlet. Kemudian outlet itu yang mendaftarkan. Dari indosat kemudian tracking down ke daerah. Kemudian ternyata NIK dan KK itu digunakan untuk mendaftarkan yang lain," papar Zudan di Jakarta, Rabu (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Transaksi data antara operator dengan Dukcapil yang terjadi hanyalah NIK dan KK. Data tersebut digunakan sebagai validator.
"Setiap siapapun yang masuk ke data center itu melalui tiga kali pindai sidik jari. Pertama ke teras, masuk ke pintu kedua ada serambinya, kemudian masuk ke pintu ketiga ke data center semuanya pakai sidik jari," Zudan menegaskan.
Meski sistemnya diklaim tak ada kebocoran, Zudan meminta masyarakat untuk mengurangi pamer di dunia maya jika itu mengumbar data-data sensitif seperti NIK dan KK. Sebab, dari sanalah data sensitif tersebut kemungkinan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.
Kominfo pun mengumumkan sebanyak 351.595.558 kartu prabayar telah diregistrasi ulang per Rabu, (14/2) pukul 07.00 WIB. Jumlah tersebut memang sudah mendekati ekspektasi 360 juta pengguna. Namun, masih ada beberapa juta nomor yang belum melakukan registrasi.
"Kalau memang nomor diperlukan, sebaiknya segera saja diregistrasi. Karena itu artinya tidak ada jaminan nomornya itu kemudian akan bisa digunakan lagi," tambah Ramli.
Pada tahap kedua yakni tanggal 1-30 April 2018, pemblokiran layanan telepon dan SMS masih akan dilakukan. Pada tahapan terakhir yaitu 1 Mei, semua layanan hingga data internet diblokir. (age)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK