Jakarta, CNN Indonesia -- Managing Director
Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menolak usulan kenaikan tarif. Ridzki menegaskan kenaikan tarif tidak sama dengan kenaikan pendapatan.
"Justru menaikkan tarif sembarangan bisa menurunkan pendapatan," ujar Ridzki dalam jumpa pers di kantor Grab di Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).
Unjuk rasa pengemudi
ojek online pada Selasa, 27 Maret lalu menuntut perusahaan aplikator menaikkan tarif per kilometer yang tadinya bervariasi sekitar Rp1.500 - Rp2.500 menjadi Rp3.500 - Rp4.000.
Bahkan peserta unjuk rasa itu menawarkan aplikator untuk menghapus skema bonus yang biasa mereka terima asalkan tarif per kilometer naik sesuai tuntutan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita minta hapus yang namanya bonus, poin, performa. Kita minta cuma naikkan harga kalau
enggak Rp4.000 ya Rp3.500," ujar Badai yang menjadi koordinator dalam unjuk rasa di depan Istana Merdeka satu pekan silam.
Sementara itu, Ridzki menilai tuntutan kenaikan tarif setinggi itu juga mengancam kesejahteraan pengemudi. Pasalnya tarif semahal itu bisa membuat penumpang lari dari layanan transportasi mereka.
"Jadi kami menolak permintaan kenaikan tarif tersebut."
Sebagai gantinya, Ridzki menyarankan pengemudi ikut arahan aplikasi. Dari sana, ia mengklaim pengemudi bisa meningkatkan pendapatan. Namun Ridzki tidak mengelaborasi lebih jauh arahan di aplikasi seperti apa yang ia maksud.
Desakan sejumlah pengemudi ojek
online cukup membuat pemerintah ikut campur dalam penyesuaian tarif. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat mengambil sikap memediasi tuntutan pengemudi kepada perusahaan aplikator.
Terakhir, aliansi pengemudi ojek
online bernama Garda merasionalkan tuntutan tarif menjadi Rp3.250 - Rp3.500 per kilometer. Mereka juga tetap bersikukuh agar aplikator menghapus mekanisme tarif dinamis, pemberian bonus, hingga penilaian performa. Diperkirakan tarif baru yang disepakati akan keluar pada Sabtu (7/4) besok.
(eks)