California Berencana Kenakan Pajak untuk SMS

CNN Indonesia | Kamis, 13/12/2018 18:53 WIB
California Berencana Kenakan Pajak untuk SMS Ilustrasi (smalox/Thinkstock)
Jakarta, CNN Indonesia -- Regulator negara bagian California di Amerika Serikat (AS) akan mengenakan pajak untuk layanan pesan singkat atau SMS. Pajak ini akan digunakan untuk mendukung progam pengembangan konektivitas bagi penduduk yang kurang mendapatkan akses jaringan telekomunikasi.

Biaya tambahan baru yang diusulkan oleh California Public Utilities Commission (CPUC) ini tidak akan membebankan pajak pada setiap pesan singkat yang dikirim.

Pajak akan dibebankan kepada tagihan seluler bulanan yang mencakup biaya pesan singkat. Sebab, sebagian besar operator menawarkan opsi biaya flat untuk mengirim pesan singkat, dan biasanya diikat dengan tagihan telepon juga.


Komisi akan melakukan pemungutan suara terkait kebijakan ini pada 10 Januari 2019. Dipastikan komisi akan menghadapi perlawanan kuat dari industri seperti CTIA, yang mewakili AT & T Mobility, Sprint, dan T-Mobile.

Rencana pemblokiran ini bisa jadi terhambat karena baru-baru ini aturan baru komisi komunikasi di AS (Federal Communication Commision) mengklasifikasikan pesan teks sebagai "layanan informasi" layaknya email.

Oleh karena itu kelompok industri CTIA berpendapat jika pesan singkat adalah layanan informasi, maka CPUC tidak memiliki otoritas atas CTIA. CTIA mengatakan CPUC tidak dapat menerapkan biaya tambahan karena diklaim akan bertentangan dengan hukum.

CTIA juga menganggap proposal akan menciptakan ketidakadilan antara operator penyedia jaringan dengan penyedia layanan pesan instan seperti WhatsApp, iMessage, dan Skype.

"Menerapkan lalu lintas pesan teks operator nirkabel ke biaya tambahan yang tidak dapat diterapkan ke bagian terbesar dari pesan lalu lintas dan penyedia pesan, tidak masuk akal, antikompetitif, dan berbahaya bagi konsumen," kata CTIA.

CPUC akan menggunakan dana yang didapat dari pajak SMS ini untuk layanan panggilan darurat 911, memberikan subsidi telepon untuk penduduk dengan pendapatan rendah, dan memberikan perangkat bagi tuna rungu dan mereka yang mengalami kesulitan pendengaran. (jnp/eks)