"Jika banyak individu yang terlibat, meskipun dengan tindakan-tindakan kecil namun efeknya akan menjadi masif. Isu perubahan iklim juga seharusnya dipersonifikasikan," kata Rachmi saat menjadi pembicara pada media briefing Perubahan Iklim dan Debat Pilpres 2019 di ke:kini, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
"Kerentanan penting disosialisasikan langsung ke masyarakat agar menjadi isu yang dekat dan nyata," sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Pemanasan Global Membuat Laut Berubah Warna |
Selain itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara terkait perubahan iklim membutuhkan kontrol sosial yang sampai saat ini belum cukup tampak 'kemarahan publik'.
"Profil pemerintahan yang efektif perlu diterapkan, bentuk-bentuk tata kelola yang ideal dapat dieksplorasi seperti hybrid governance atau tata kelola yang bersifat gabungan di mana integrasi lintas pihak misal pemerintah dan swasta," kata dia.
Soal keterlibatan pihak swasta, Rachmi mengatakan keterlibatan itu dapat berupa pendanaan atau penurunan emisi.
"Sumberdaya korporasi misalnya, dapat ikut terlibat dalam upaya penyelamatan aset-aset kota yang terancam dampak perubahan iklim seperti banjir," tuturnya. (din/evn)