BSSN Libatkan Twitter Tangkal Hoaks Jelang Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melibatkan Twitter Indonesia untuk menangkal konten negatif jelang Pilpres 2019. Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak mengatakan pihaknya melakukan pertemuan dengan Twitter untuk meminta turut serta menjaga peredaran konten negatif jelang pesta demokrasi.

Syahrul mengatakan dalam pertemuan tersebut Twitter diwakili oleh Kepala Kebijakan Twitter Indonesia Agung Yudha. Menurutnya, BSSN sebenarnya juga mengundang Facebook, namun tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

"Penyedia platform media sosial di Indonesia kami tekankan untuk ikut bertanggung jawab terhadap masifnya penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang mengganggu keamanan nasional," kata Syahrul dalam jumpa pers di Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Jumat (15/3).

Lihat juga: Facebook Larang Iklan Politik Jelang Pilpres

Berdasarkan hasil pertemuan, Syahrul mengatakan Twitter setuju untuk bekerja sama membangun capacity building BSSN. Kerja sama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan respons cepat merupakan janji Twitter untuk menangani konten negatif.

"Yang ditawarkan pertama capacity building. Ini diperlukan bagi BSSN untuk bisa melakukan pelaporan yang efektif. Yang kedua ada kebutuhan khusus yang diminta BSSN melalui 3.0 One," kata Syahrul.

Dalam kesempatan yang sama  Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital BSSN Bondan Widiawan 3.0 One adalah kerja sama Twitter dan BSSN untuk membangun capacity building personel BSSN. 

Lihat juga: Facebook Hapus Video Penembakan Masjid di Selandia Baru

Twitter kerja sama dengan BSSN untuk bangun kapasitas para personel untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi laporan yang masuk ke platform.

Peningkatan ini diharapkan bisa membuat BSSN meningkatkan respons layanan informasi kepada publik.  Bondan mengatakan layanan yang serupa sesungguhnya sudah ada di aduankonten.id yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Nanti BSSN akan lebih meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah untuk menghindari duplikasi laporan yang masuk ke platform," kata Bondan. (jnp/evn)