Kominfo Ungkap Soal Denda Jual Beli Data Pribadi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan sanksi berupa denda, memberikan efek jera bagi pihak yang memperjualbelikan data pribadi. Jual beli data pribadi ini adalah salah satu bentuk pelanggaran pemrosesan data pribadi.

Sebab, pertukaran data tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemilik data, sehingga terhitung sebagai kebocoran data pribadi.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkominfo Riki Arif Gunawan menganggap denda lebih efektif karena bisa langsung berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Lihat juga: Pemerintah Akan Bentuk Badan Khusus Perlindungan Data Pribadi

"Langsung berpengaruh pada perusahaan tadi karena bisa tutup, merugi, dan berbahaya buat kelangsungan perusahaan. Sehingga dia akan hati-hati menyimpan data," kata Riki dalam acara diskusi Fintech di Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Riki mengatakan pemroses data yang melanggar aturan akan dikenakan denda sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) kelak. Aturan PDP disebut akan sesuai dengan General Data Protection Regulation (GDPR).

Akan tetapi, ada beberapa poin di aturan PDP yang berbeda dengan GDPR untuk menyesuaikan secara lokal dengan kondisi di Indonesia. Salah satunya adalah soal denda.

Lihat juga: Regulasi Data Pribadi Cegah Aksi 'Asal Comot' dari Perusahaan

GDPR mengatur denda hingga empat persen dari total pendapatan global. Tentu denda ini akan kurang maksimal karena perusahaan startup di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, digunakan penyesuaian denda GDPR di Indonesia. Riki mengatakan dalam aturan PDP akan langsung disebut jumlah denda. Kendati demikian ia enggan menyebut jumlah denda.

"Ya benar nominal bukan presentase. Masih dalam tahap pembahasan," kata Riki. (jnp/eks)