Masyarakat Indonesia 5.0, Unicorn dan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam lima tahun terakhir, energi bangsa di bidang digital dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya 'receh'. Dari soal kabar bohong atau hoaks yang berkepanjangan hingga mengurusi konten Youtuber Kimi Hime yang dianggap terindikasi melanggar kesusilaan, sehingga harus diblokir.

Capaian ekonomi digital Indonesia lewat e-commerce yang diharapkan bisa mencapai 130 miliar dolar atau Rp.1.820 triliun pada 2020 seolah terlupakan.

Padahal angka ini sering dihembuskan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Alih-alih ingin mencapai angka fantastis tersebut, hingga saat ini kita sendiri tidak mengetahui secara pasti berapa angka sumbangsih nyata perdagangan elektronik bagi pembangunan, apalagi 90 persen produk yang dijual di perdagangan daring adalah produk impor.

Di akhir Kabinet Indonesia Kerja I dan Menuju Kabinet Indonesia Kerja II adalah saat yang tetap memformulasikan kembali bagaimana membangun ekonomi digital Indonesia. Bukan lagi sekadar menggunakan jargon Revolusi Industri 4.0 yang lebih ke arah industri, tapi kita harus bersiap membangun Masyarakat Indonesia 5.0.

Lihat juga: JK: Tak Hati-hati, Investasi Asing Bisa Bunuh Industri RI

Membangun Indonesia 5.0 bukan sekadar kita mengadopsi revolusi Industri 4.0 dengan perkembangan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), blockchain maupun big data. Namun kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital atau teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan. Hal itu sering dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan alias Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB.

Bukan Cuma Soal Unicorn

Pembicaraan soal unicorn atau perusahaan digital dengan valuasi mencapai 1 miliar dolar atau sekitar Rp14 triliun menyeruak sejak Debat Capres-Cawapres di awal 2019 ini. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir ini ada kebingungan, beberapa perusahaan startup yang naik kelas jadi unicorn Indonesia seperti Go-Jek, Traveloka, Tokopedia maupun Bukalapak, itu 'milik' Indonesia, atau Singapura.

Dan bahkan, Grab yang diprakarsai Anthony Tan dan Hooi Ling Tan serta menjadi unicorn pertama Singapura, ingin pula diakui sebagai perusahaan unicorn Indonesia.

Membangun ekonomi digital bukanlah soal membangun unicorn semata. Namun bagaimana, ekonomi digital ini berdampak secara signifikan membangun ekonomi kerakyatan.

Lihat juga: Surat Nadiem ke Mitra Gojek yang Viral Beri Jaket ke Remaja

Bagaimana rakyat banyak terlibat bersama menjadi bagian dari bisnis digital, termasuk menjadikan produk-produk dari desa seluruh Indonesia bisa membesar pasarnya, baik di dalam maupun luar negeri.

Kegembiraan pendiri hingga petinggi unicorn ketika mendapat kucuran dana triliunan dari investor, sesungguhnya harus pula dirasakan dan berdampak pula pada kegembiraan para mitra seperti penggojek di aplikator transportasi online maupun para pelapak yang berdagang di platform e-commerce.

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi bisa membuat kita semua menjadi manusia satu dimensi, seperti dikatakan Herbert Marcuse dalam bukunya One Dimensional Man. Teknologi menghilangkan rasa kemanusiaan kita dan menjadikan kita seragam.

Saat kampanye Pilpres terlihat bagaimana kita kehilangan jati diri dengan mengolok-olok teman sendiri, memfitnah yang tidak kita suka dan melaporkan lawan politik tanpa ampun karena cuitan.

Lihat juga: Dapat Investasi SoftBank, Grab Ekspansi ke Indonesia Timur

Terlihat di sini, persoalan literasi dan edukasi bagaimana memanfaatkan digitalisasi dan turut menjadi bagian dari gerak ekonomi digital masih jadi PR besar.

Kalau literasi dan edukasi jalan dengan baik ke seluruh pelosok negeri, energi kita tidak perlu habis mengurusi Kimi Hime atau mempublikasi apa yang jadi hoaks hari ini, hingga berdebat soal unicorn X ini milik Indonesia atau negara mana. Sebab percuma juga unicorn milik Indonesia kalau mitranya tidak sejahtera.

Dan dalam membangun masyarakat 5.0, sesungguhnya kita beruntung memiliki dasar negara Pancasila.

Masyarakat digital bukanlah masyarakat yang terpisah dari kehidupan bangsa, melainkan bagaimana kita dapat memanfaatkan sebesar-besarnya perkembangan teknologi baru dan ekonomi digital untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat. (asa)