Kemenkominfo telah membuka akses internet di 19 kabupaten Provinsi Papua dan 10 kabupaten Provinsi Papua Barat. Sebelum proses pembukaan bertahap, Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan.
Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Pratama Persadha mengatakan ada kemungkinan akses internet di Papua akan dimatikan lagi jika muncul aksi massa. Namun, Pratama menilai hal ini tidak perlu terjadi sebab akan menimbulkan kegaduhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Provokator pasti memanfaatkan momentum ini, sebaiknya kita semua bersatu dengan membendung konten negatif. Caranya mudah, buat konten positif sebagai tandingannya dan selalu report bila ada hoax yang muncul di beranda FB, IG, Twitter dan Youtube kita," tutur Pratama.
Senada dengan Pratama, Pengamat Keamanan Siber dari Bentang Informatika Kun Arief Cahyantoro menilai blokade akses internet masih diperlukan namun langkah ini merupakan solusi terakhir untuk mencegah terjadinya kericuhan.
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono) |
Sebab Arief menyebut Kemenkominfo sudah mempelajari dampak dari blokade layanan data yang mereka lakukan beberapa waktu lalu.
"Pemblokiran tetap dibutuhkan akan tetapi itu adalah solusi terakhir untuk mencegah terjadinya kekacauan. Kominfo sudah belajar dari pengalaman sebelumnya terkait penutupan jalur komunikasi hanya akan meningkatkan eskalasi keramaian," jelasnya.
Sementara itu, menurut Pakar, Praktisi, Pengamat ICT (Information & Communication) dan Ekonomi Kreatif Hasnil Fajri menilai pemerintah akan kembali menutup akses internet Papua dan Papua Barat jika terjadi lagi aksi massa.
"Tentu saja, jika kerusuhan terjadi kembali, internet di Papua akan kembali diblokir. Hal ini dilakukan untuk mencegah hoaks yang masif, terstruktur, dan sistematis," tutur Hasnil.
Kendati demikian, Hasnil menyebut langkah pemerintah mengikuti jejak negara lain yang sebelumnya sempat menerapkan pemutusan layanan data internet sementara, tidak bisa disebut sebagai 'tren'.
"Lihatnya per kasus, bukan tren atau tidaknya. Kondisi di Papua mungkin berbeda dengan di negra lain, di Papua menurut saya masih ada oknum separatis yang ingin Papua Merdeka dan juga ada campur tangan negara asing yang punya kepentingan," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Berlanjut ke halaman berikutnya: Langkah bendung hoaks dan kompensasi bagi pelanggan.
Langkah bendung hoaks usai internet kembali normal
Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
"Intinya, jika ada opini yang tidak memiliki dasar fakta, maka Kominfo akan melawan opini tersebut dengan data fakta agar opini tersebut menjadi netral dan tidak memberikan efek negatif," ucapnya.
Sementara Pratama mengatakan usai internet di Papua kembali normal, pemerintah bisa menjadikan ajang ini sebagai upaya edukasi sekaligus membendung provokator di media sosial.
"Misalnya, banyak yang berfoto dan membuat video kebahagiaan dan kasih sayang bersama masyarakat Papua yang tinggal di luar Papua. Konten semacam itu sangat dibutuhkan, untuk meredakan situasi sekaligus merangkul saudara-saudara Papua di tanah air," ungkapnya.
Kompensasi bagi pelanggan di Papua
Menyoal kompensasi yang seharusnya diterima pengguna layanan seluler, Hasnil mengatakan idealnya hal itu diberikan karena selama dua pekan mereka dirugikan tidak bisa mengakses internet.
Menurutnya, kompensasi yang bisa saja diterima pelanggan yakni bisa berupa penambahan kuota internet dan layanan panggilan suara gratis.
"Kalau pelanggan mungkin pantas diberikan kompensasi seperti penambahan kuota data [internet] dan free call," ucapnya.
Karena konsen dari penutupan tersebut adalah atas nama pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban legal apapun yang bisa menjadi dasar bahwa operator harus memberikan kompensasi kepada para pelanggannya," ungkap Pratama.
"Harusnya kalau normal sih iya, tapi ini kan karena kebijakan pemerintah," imbuhnya.
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)