"Sertifikasi memberatkan start-up atau e-commerce kecil," jelas Ketua Bidang Pajak, Infrastruktur & Cyber Security idEA menanggapi pembatalan pengesahan RUU KKS oleh Komisi I DPR RI, saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Jumat (27/9).
Selain itu, Bima juga mengungkapkan keberatan terhadap pasal 66 RUU KKS terkait TKDN. Menurutnya ada TKDN akan menyulitkan usaha kecil dan startup karena kekurangan kapabilitas baik secara sistem, maupun kemampuan SDM. Aturan yang memberatkan ini menurutnya akan membelenggu kreativitas mereka yang
ingin mengembangkan diri lewat industri 4.0
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Definisi "masyarakat" terlalu luas. Termasuk di dalamnya sektor private dan publik. Belum lagi pasal sertifikasi yang menurut idEA redundant, juga terkait compliance cost," tuturnya.
"Oleh karena itu, RUU ini seharusnya lebih berpikir ke depan dan lebih fleksibel dalam menangani persoalan siber."
Selain itu ia berharap pembahasan RUU KKS bisa dilakukan lebih mendalam agar betul-betul mampu memenuhi urgensi persoalan keamanan siber di Indonesia.
[Gambas:Video CNN] (jnp/eks)