DPR Heran Jokowi Sebut Data 'Minyak Baru' Tapi Sahkan PP PSTE

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta bingung mengapa Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik (PP PSTE) pada Oktober lalu. Sebab, menurutnya pengesahan aturan ini bertentangan dengan pidato yang disampaikan presiden dalam beberapa kesempatan.

Dalam pidato 16 Agustus dan peresmian Palapa Ring Oktober lalu, Jokowi secara khusus menyinggung soal data pribadi. Menurutnya, data merupakan komoditas atau jenis kekayaan yang baru atau 'the new oil' dan perlu dijaga kedaulatannya. 

"Bahkan beliau menekankan sekali bahwa data-data penduduk Indonesia bukan hanya data strategis pemerintah, termasuk data konsumsi, data pola hidup bangsa Indonesia itu tidak boleh jatuh ke tangan asing," kata Sukamta saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenkominfo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Lihat juga: PP PSTE Atur Data Digital Publik Wajib Disimpan di Indonesia

Menurut Sukamta, dalam pidato tersebut Jokowi menekankan tidak ada lagi data yang tidak strategis bagi bangsa Indonesia. Data-data strategis, risiko tinggi, dan rendah bagi Jokowi penting untuk menjaga kedaulatan data Indonesia.

Di sisi lain, PP PSTE memperbolehkan menyimpan data di luar negeri. PP PSTE mengatur soal penyelenggara layanan internet di Indonesia. Salah satu poin dalam aturan ini mengatur soal penempatan data. Data non strategis boleh ditempatkan di luar negeri. Kontradiksi ini menurutnya bisa mencemari citra presiden.

"Dampak politiknya seolah-olah secara politik nanti pak presiden ini dianggap tidak pro pasar dalam negeri dan tidak sensitif terhadap kedaulatan data. Ini secara politik ini merugikan citra Pak Presiden," kata Sukamta

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Jokowi menyatakan kedaulatan seluruh jenis data ini perlu dipertahankan supaya Indonesia tidak dibanjiri produk asing. Pasalnya, perusahaan asing sudah mempelajari pola hidup atau perilaku bangsa Indonesia melalui data yang ada.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati karena saat ini aplikasi yang berasal dari negara lain diam-diam telah mengumpulkan data dari masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat Indonesia sebagai pasar/konsumen bagi produk-produk dari negara lain. (jnp/eks)