DPR 'Ngotot' Perjuangkan Dana Rp20 Triliun untuk BSSN

CNN Indonesia | Rabu, 13/11/2019 21:14 WIB
DPR 'Ngotot' Perjuangkan Dana Rp20 Triliun untuk BSSN DPR akan perjuangkan penambahan dana puluhan triliun untuk BSSN. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan pihaknya bakal memperjuangkan dana untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp20 triliun.

Sebab menurut dia, tugas BSSN dalam menangani masalah keamanan siber nasional tidak cukup jika pemerintah hanya menggelontorkan dana Rp2 triliun berdasarkan APBN 2020.

"Kalau melihat tugas dan fungsi BSSN ini sangat luas dan luar biasa urgensinya. Mestinya anggaran bapak tidak Rp2 triliun, paling tidak Rp20 triliun," ujar Sukamta saat Rapat Kerja bersama BSSN di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (13/11).


Kendati demikian, ada syarat yang diajukan Sukamta yakni BSSN harus bisa memerangi hoaks tanpa memblokir jaringan data seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).


Menurut dia, pemblokiran internet yang dilakukan Kemenkominfo merupakan cara analog dan tidak 'cerdas' karena hoaks dipandang Sukamta sebagai produk politik yang tujunnya ingin memecah bangsa.

"Kita semua tahu hoaks ini bagian dari bisnis, kalau dikaitkan dengan politik, hoaks muncul dari banyak pihak bahkan kita mencurigai adanya troll factory atau pabrik hoaks yang sengaja membakar anak bangsa," terangnya.

"Saya kira kalau bapak bisa mematikan troll factory di Tanah Air, saya sebagai anggota badan anggaran komitmen untuk kenaikan anggaran BSSN sampai Rp20 triliun. Tetapi kalau cara BSSN menangani hoaks seperti cara Kominfo matikan servernya gitu, itu cara-cara analog, cara tidak cerdas bukan BSSN mestinya yang begitu," sambung Sukamta.

Selain soal anggaran, Sukamta sempat menyinggung Revisi Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang bakal dibahas segera oleh Komisi I periode 2019-2024.

[Gambas:Video CNN]

Dia berharap nantinya RUU KKS ini dapat segera terselesaikan agar BSSN memiliki payung hukum yang jelas.

"Soal RUU KKS ini bisa lewat Komisi 1 dan bisa selesai pada waktunya agar BSSN bisa punya payung hukum,"  pungkas Sukamta.

Dapat Rp2 Triliun dari APBN 2020

BSSN menyebut pihaknya mendapat dana sebesar Rp2.206.308.572.000 triliun sesuai APBN 2020. Dana ini akan dimanfaatkan untuk sejumlah program prioritas, salah satunya penguatan sumber daya manusia (SDM).

Ketua BSSN Hinsa Siburian mengakui kapasitas SDM masih terbilang belum memadai. Pasalnya, saat ini total personil BSSN hanya 1.200 orang yang didominasi lulusan dari Sekolah Tinggi Badan Sandi Negara.

"Saat ini SDM BSSN berasal dari Sekolah Tinggi Badan Sandi Negara yang sebenarnya mereka lebih ke kripto [bahasa lain dari Sandi]. Selain itu, personil BSSN seluruhnya hanya 1.200 orang lulusan dari sekolah tinggi kami," kata dia saat Rapat Kerja bersama Komisi I di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (13/11).

Oleh sebab itu, Hinsa dan jajarannya tengah gencar melalukan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan badan litbang untuk menggaet lulusan yang bergerak pada sektor siber.


Selain masalah SDM, dana yang didapat juga bakal dimanfaatkan untuk penguatan bidang penelitian dan pengembangan (litbang). Langkah ini dimaksud untuk mengembangkan teknologi yang mumpuni, agar tidak bergantung dengan pihak luar.

"Kalau kita bergantung dengan teknologi luar, kita hanya sebagai katakan lah sapi perahan karena kalau soal harga mereka yang menentukan," tutur Hinsa.

Lebih lanjut kata Hinsa, APBN 2020 yang diterima BSSN juga akan digunakan demi pengembangan National Security Operation Center (NSOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional yang dijadwalkan rampung pada Januari 2020.

Nantinya, NSOC akan memegang kendali keamanan siber di Indonesia. Keamanan nasional ini meliputi pemantauan, pusat kontak siber, tata kelola keamanan dan infrastruktur.

"Pengembangan NSOC sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. Diharapkan 11 infrastruktur, utamanya 4 infrastruktur yaitu energi, informasi dan komunikasi, transportasi sistem yang mengatur penerbangan lintas udara serta pelayanan publik bisa tersambung dengan kita, internetnya bisa terhubung sehingga NSOC kita bisa memonitor," jelas Hinsa.

"Kami juga sudah memuat road map untuk pembangunan, sebenarnya kita butuh minimal Rp3 triliun. Namun, dengan ini tentu kami maksimalkan untuk membangun BSSN," pungkasnya.



(din/DAL)