Di Depan Johnny Plate, DPR Sindir Jokowi Tak Paham PP PSTE

CNN Indonesia | Selasa, 05/11/2019 20:06 WIB
Di Depan Johnny Plate, DPR Sindir Jokowi Tak Paham PP PSTE Komisi I DPR kritik Jokowi di depan Menkominfo Johnny Plate. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta khawatir Presiden Joko Widodo tidak mengetahui isi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Di depan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate, Sukamta menegaskan pengesahan PSTE berlawanan dengan kedaulatan data Indonesia yang disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan.

Dalam pasal 21 Ayat 1, PP PSTE memperbolehkan agar data non strategis bisa disimpan  di luar negeri. Hal ini kontradiksi dengan pidato Jokowi soal  perlindungan data masyarakat.


"Berarti pak pertanyaannya kan, begini presiden ini bicara tidak tahu yang dibicarakan. Atau tanda tangan peraturan tidak tahu yang ditandatangani. Atau sebetulnya maunya pak Presiden diterjemahkan begitu," kata Sukamta saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/11).


Sukamta khawatir PP PSTE ini akan berdampak negatif terhadap citra Jokowi. Pasalnya dengan PP PSTE seolah Jokowi tidak pro terhadap pasar pusat data di Indonesia.

"Permainan yang menurut saya tidak cantik dampaknya, politik nya Pak seolah-olah secara politik nanti pak presiden ini dianggap tidak pro pasar dalam negeri dan tidak sensitif terhadap kedaulatan data," katanya.

Sukamta mengatakan PP PSTE ini bisa merugikan negara sebesar Rp85,2 triliun atau setara dengan 0,45 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 2021.

"Ini ekonomi dengan menaruh data di luar negeri juga kalkulasinya ada tapi kira-kira kami buat estimasi 2021 kalau penempatan Data Center itu  ditaruh di luar ini bisa merugikan 0,45 persen PDB," ujar Sukamta.

[Gambas:Video CNN]

Usai rapat, Menkominfo Johnny Plate membela posisi Jokowi perihal kedauluatan data. Johnny menegaskan Jokowi memiliki komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan data Indonesia.

"Pak Joko Widodo punya komitmen yang kuat dan memberikan penugasan secara khusus terkait dengan kedaulatan data. Komitmen presiden terhadap kedaulatan data, iya itu serius," ujar Johnny.

Tulisan ini merupakan bagian dari fokus Polemik PP PSTE

(jnp/DAL)