Lelang Mobil Bekas Kena Imbas Wacana Bebas Pajak Mobil Baru

Usulan pajak nol persen buat mobil baru dikatakan bakal mempengaruhi bisnis lelang mobil bekas. Menurut pelaku industri, hasil lelang saat ini telah mengalami penurunan sejak usulan tersebut mengemuka.

"Sudah dua minggu ini hasil lelang turun lima persen, ya walau penurunan belum signifikan," kata Presiden Direktur Ibid-Balai Lelang Serasi Dady Doxa Manurung saat dihubungi, Kamis (1/10).

Pajak mobil baru diubah menjadi nol persen sebelumnya diusulkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan ini pertama mencuat pada pertengahan September namun hingga sekarang belum ada kelanjutannya.

Komponen pajak yang diminta menjadi nol persen di antaranya PPn, PPnBM, dan pajak daerah misalnya seperti PKB dan BBN. Jika disetujui diperkirakan harga mobil baru bisa turun 20 - 40 persen.

Usulan ini disampaikan agar rapor penjualan mobil di dalam negeri tak lagi merah karena pandemi. Sejauh ini penjualan mobil pada Januari - Agustus sudah turun mendekati 50 persen dibanding hasil periode sama tahun lalu.

Alasan lelang turun

Dody mengatakan penurunan hasil lelang disebabkan banyak konsumennya menahan diri ikut lelang akibat usulan tersebut.

Ia mengatakan rata-rata konsumen lelangnya pedagang mobil bekas. Sementara penjualan mobil bekas dikatakan mulai stagnan sejak usulan pajak nol persen mobil baru terdengar di telinga masyarakat.

"Masih ada tapi nahan diri. Karena pembeli mereka terasa berkurang, karena ya pada nunggu juga," ucap dia.

Menurut Dody jika usulan itu dibiarkan menggantung, efeknya sangat tidak sehat bagi industri. Sebab dikatakan dampaknya banyak masyarakat yang menunda pembelian karena tergiur harga murah mobil baru jika pajak nol persen.

Ia juga berharap pemerintah memberi kepastian, di samping itu memperhatikan dampak jika benar-benar menerapkan usulan itu.

"Ya jangan ngegantung, sementara market diam. Terus tolong dipikirkan dampaknya jika menerapkan kebijakan tersebut," ucap Dody